.webp)
Presiden Prabowo Subianto membuat badan baru untuk mengelola Pantai Utara Jawa. Badan tersebut diberi nama Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa akan dipimpin oleh Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf. Ia merupakan Wamen Kelautan dan Perikanan.
Didit didampingi 2 wakil yakni Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Jawaitana. Ketiganya dilantik Prabowo bersamaan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelantikan Kepala dan Wakil Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa ini berdasarkan Keppres 76P tahun 2025.
 Didit Herdiawan Ashaf (Rizki Setyo/detikBali) |
Prabowo membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa untuk memulai programnya membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembentukan badan otorita itu penting agar pembangunan tanggul laut raksasa bisa berjalan berkelanjutan, bahkan jika suatu saat presiden berganti karena periodenya habis.
"Nggak mungkin membangun tanggul laut dari barat sampai timur selesai dalam satu periode presiden. Bisa 2-3 presiden mungkin baru selesai. Makanya diperlukan badan otorita sehingga walaupun presidennya sudah bukan lagi Pak Prabowo, tapi pekerjaan itu tetap jalan," kata Dody di Jalan Pantura Demak-Semarang, Minggu (15/6/2025).
Dody menyebut, pembangunan tanggul laut Pantura sudah menjadi visi Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum resmi dilantik. Proyek ini akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan prioritas utama wilayah Jakarta dan Semarang.
"Insyaallah Semarang, Demak, Pekalongan, Jepara, Rembang, akan jadi prioritas kami. Sesuai dengan arahan Pak Presiden," ujarnya.
AHY Terlibat
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didapuk menjadi Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Dia mengatakan telah berkomunikasi dengan Didit.
"Kita jadi dewan pengarahnya, saya sebagai dewan pengarahnya. Tentu dengan adanya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa ini bagus sekali karena saya sendiri sudah berkomunikasi intensif dengan Laksamana Didit yang diangkat hari ini oleh Bapak Presiden sebagai Kepala Badan Otorita Tanggung Laut Jawa," kata AHY selepas Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).
 Foto udara permukiman nelayan yang dilindungi tanggul laut di Kawasan Kampung Bahari Tambaklorok, Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2025) Foto: ANTARA FOTO/Aji Styawan |
AHY berpendapat Badan Otorita Pantura akan sangat membantu Kemenko Bidang Infrastruktur dalam menjalankan tugasnya. Sebab, mereka akan fokus menggarap proyek pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.
"Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat baik karena kita bisa lebih efektif lagi, karena Kemenko Infra kan harus memiliki institusi-institusi yang juga bisa efektif bekerja di lapangan dan inilah badan otorita itu," jelas dia.
Selain itu, kata AHY, Badan Otorita Pantura ini memang dibentuk agar kinerjanya lebih fokus. Terlebih proyek ini akan memakan waktu yang sangat lama.
"Memang dari awal kan kami yang membantu mengorkestrasinya jadi kita tidak langsung sendiri-sendiri, tetapi justru karena ini melibatkan banyak pihak, adanya Badan Otorita itu bagus sekali menurut saya. Justru saya bisa lebih fokus untuk menggerakkan berbagai stakeholders lainnya," katanya.
Kata Istana
Istana Presiden buka suara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan alasan pembentukan badan baru tersebut sesuai kebutuhan pemerintah.
"Jadi begini, berkenaan dengan masalah badan karena adanya, betul-betul adanya kebutuhan terhadap beberapa hal," kata Prasetyo seusai pelantikan Kepala dan Wakil Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
 Foto udara permukiman nelayan yang dilindungi tanggul laut di Kawasan Kampung Bahari Tambaklorok, Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2025). Pemerintah berencana membangun tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di pantai utara Pulau Jawa sepanjang 946 kilometer yang membentang dari Cilegon, Banten hingga Gresik, Jawa Timur, sebagai upaya untuk melindungi kawasan pesisir yang rawan terdampak abrasi, kenaikan permukaan air laut ke daratan disertai penurunan muka tanah, serta berfungsi untuk meningkatkan ketahanan lingkungan pesisir. Foto: ANTARA FOTO/Aji Styawan |
Prasetyo kemudian mengungkit adanya rencana pembangunan Giant Sea Wall di era pemerintahan Prabowo. Menurutnya, rencana ini pun sudah ada sejak lama.
"Contoh dalam hal ini beberapa kali juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan sebetulnya itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun sebetulnya, yang betul berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa," kata dia.
Prasetyo menyebut tanah di pantai utara Jawa mengalami penurunan dan terjadi bencana banjir rob yang menimpa masyarakat pesisir. Dengan alasan itulah, kata dia, perlu adanya badan untuk mengurusi permasalahan tersebut.
"Sebagai mana yang kita ketahui, studi mengatakan bahwa setiap tahun terjadi penurunan, penurunan muka tanah terutama di pantai utara Jawa, dan saudara-saudara juga perhatikan beberapa tempat hampir rutin terjadi rob. Sementara kurang lebih berdasarkan data hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Nah ini kan harus ada penanganan yang kemudian, karena kebutuhan itulah dibentuklah badan pengelolaan pantai utara Jawa," ujarnya.
