Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI telah sepakat Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mendukung keputusan itu dan mengungkit sejumlah tugas berat yang dipikul kementerian baru itu.
"Saya menyambut gembira bila BP Haji dinaikkan statusnya menjadi kementerian karena mengurusi masalah haji merupakan tugas yang berat," kata Anwar saat dihubungi, Minggu (24/8/2025).
Anwar mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mengikis urusan koordinasi terkait penyelenggaraan haji. Kementerian baru itu diyakini juga memudahkan pemerintah dalam berkoordinasi dengan pihak Saudi dalam urusan pelaksanaan haji jemaah Indonesia.
"Kementerian Haji akan menjadi kementerian yang bertanggung jawab penuh mengenai segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sehingga tidak akan ada saling lempar melempar tanggung jawab dengan pihak Kemenag karena semuanya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab penuh dari Kementerian Haji," ujar Anwar.
"Dengan menjadi Kementerian Haji maka pihak kementerian akan bisa melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak terutama dengan pihak kementerian haji Saudi dengan lebih mudah karena sudah setara atau setingkat," sambungnya.
Muhammadiyah berharap pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan haji. Lewat kementerian baru ini, kata Anwar, penyelenggaraan haji oleh pemerintah harus bisa berjalan lebih baik.
"Dengan tidak digabungkannya pengelolaan keuangan haji ke dalam kementerian haji maka diharapkan BPKH akan bisa mengelola keuangan haji dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan dinaikkannya status BP Haji menjadi kementerian haji maka diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ke depan akan bisa berjalan dengan lebih baik sesuai dengan yang diharapkan," tutur Anwar.
Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI sepakat Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Pengesahannya akan diketuk palu Selasa depan.
"Ada kesepakatan, tapi belum disahkan. Pengesahannya melalui paripurna," kata Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan saat ditemui di acara Evaluasi Nasional Kesehatan Haji Bersama Perdokhi & BPH - 2025, di Kantor Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, dilansir detikHikmah, Sabtu (23/8).
DPR akan melakukan pengesahan tersebut melalui sidang paripurna pada Selasa (26/8). Gus Irfan pun siap mengemban amanah baru tersebut.
"Tadi malam juga saya diberi informasi perkembangannya, tapi belum final, nanti hari ini sampai besok nanti. Kita tunggu Selasa, Selasa nanti ada paripurna DPR. Besok akan muncul kejelasan," tutur Gus Irfan.
Simak juga Video: Cak Imin Usul Bentuk Kementerian Haji Lalu Dipisah dari Kemenag
(ygs/dhn)