Kemenko Pemberdayaan Masyarakat-BPJS Ketenagakerjaan Gencarkan Literasi Jaminan Sosial

Pemerintah mensosialisasikan literasi jaminan sosial bagi masyarakat sejak usia dini. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan pentingnya literasi jaminan sosial yang luas dan merata agar tidak ada masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tidak mendapatkan perlindungan.

"Sistem Jaminan Sosial Nasional kita semakin bagus, sehingga kita memiliki pondasi yang kuat untuk meneruskan Sistem Jaminan Sosial lebih produktif, tentu banyak kelemahan dan tantangan. Kita berharap perguruan tinggi, universitas, akademisi, ilmuwan menjadi bagian ekosistem yang memperkuat perkembangan Jaminan Sosial Nasional," ungkap pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut, dalam siaran pers, Jumat (15/8/2025).

Hal itu disampaikan Cak Imin ada Grand Launching Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas Airlangga Surabaya pada Kamis (14/8).

Untuk diketahui, penguatan literasi Jaminan Sosial sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024. Perpres ini memberikan pedoman strategis dalam beberapa aspek penting, seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Regulasi ini menjadi landasan dalam pelaksanaan program-program edukasi dan literasi jaminan sosial melalui pengembangan modul pendidikan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan jaminan sosial didasari dengan prinsip gotong royong. Ke depannya, BPJS Ketengakerjaan akan melibatkan seluruh pihak untuk menghadapi aging population.

"Literasi Jaminan Sosial sangat penting bagi masyarakat Indonesia sejak usia dini. Dengan edukasi yang telah diberikan sejak dibangku sekolah dasar diharapkan bisa menjadi bekal saat mereka memasuki dunia kerja, sehingga mereka tahu akan pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," ucap Pramudya.

Sejak 2024 hingga saat ini tercatat sosialisasi Modul Muatan Jaminan Sosial sudah dilakukan di 11 Wilayah di tingkat SMA, SMK, MA/Sederajat dengan total sekolah yang sudah mendapatkan Literasi Jaminan Sosial sebanyak 233 sekolah.

Kesadaran literasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu dipupuk sejak dini dan ditanamkan sejak siswa di sekolah dasar, sehingga masyarakat paham bahwa setiap pekerja baik formal maupun informal berhak mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, untuk melindungi para pekerja dari berbagai risiko pekerjaan.

Pramudya menekankan pentingnya literasi sebagai langkah awal pembentukan budaya sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang mengusung misi peningkatan lapangan kerja berkualitas dan perkuatan pembangunan SDM melalui implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai jaring pengaman kesejahteraan dan menahan terjadinya kemiskinan baru, sebagai pondasi kuat ekonomi dan produktifitas menuju Indonesia Emas 2045.

"Kami berterima kasih atas dukungan dan komitmen dari Kemenko PM, DJSN, BPJS Kesehatan, serta Kementerian dan Lembaga lainnya atas peningkatan literasi muatan Jaminan Sosial bagi seluruh masyarakat. Penguatan pemahaman Jaminan Sosial mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi ini diharapkan menjadi langkah awal pembentukan budaya sadar jaminan sosial di masyarakat sejak dini khususnya perlindungan atas risiko kerja, sehingga Masyarakat Dapat Kerja Keras dan Bebas dari Cemas," pungkasnya.

Turut hadir dalam Grand Launching Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan di antaranya Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti; DJSN, Kementerian, Lembaga terkait, dan rektor dari beberapa Universitas.