Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan sekolah untuk menekan peristiwa tingkat keracunan bagi siswa. Charles menyoroti sejumlah daerah yang dilaporkan terjadi peristiwa keracunan MBG.
"Kasus keracunan MBG yang dialami para siswa belum juga berhenti kendati BGN mengklaim sudah melakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan. Nyatanya dalam sepekan terakhir saja, lebih dari 300 siswa di Sragen, Jateng, dan di Sleman, DIY, menjadi korban keracunan dari program andalan pemerintah ini," kata Charles kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).
Charles mengatakan mesti ada evaluasi sistem terkait program MBG. Ia menyarankan ada pemangkasan rantai pasok pengadaan MBG supaya makanan yang diterima siswa tetap segar.
"Melihat kasus keracunan MBG yang tak kunjung berhenti, BGN tidak cukup hanya mengevaluasi sistem yang berjalan. Tapi juga harus mengubah sistem dengan memangkas rantai pasok pengadaan MBG sehingga makanan yang sampai ke tangan siswa adalah makanan yang fresh," ujar Charles.
"Teknisnya adalah dengan mengembalikan pengadaan MBG ke sekolah masing-masing. Dengan anggaran yang sediakan, sekolah diberi tanggung jawab untuk mengadakan MBG. Salah satu opsinya dengan metode prasmanan, sehingga makanan yang disajikan masih hangat dan fresh," tambahnya.
Charles menyebut SPPG tak boleh memproduksi massal ribuan paket dalam sehari. Ia menilai laporan makanan basi dari MBG membuktikan SPPG yang belum siap.
"Dalam menjalankan program MBG pemerintah juga harus melibatkan pemerintah daerah. BGN sebagai representasi pemerintah pusat membuat SOP dan melakukan pengawasan untuk memastikan sistem yang dibuatnya dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah. Sementara Dinas Kesehatan setempat bertugas memastikan kelayakan dan kebersihan dapur. Dalam memasak, sekolah bisa melibatkan orang tua murid yang sudah terbiasa masak untuk anak-anaknya," ujar Charles.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Jaminan Sosial itu berharap, tambahan anggaran untuk MBG dimaksimalkan dengan baik. Legislator PDIP ini menilai rantai pasok yang pendek semestinya bisa menghemat anggaran.
"Tahun depan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran lebih dari Rp 300 triliun untuk MBG. Dengan rantai pasok yang pendek, pemerintah justru bisa lebih menghemat anggaran. Karena tidak ada lagi biaya pengemasan karena makanan disajikan prasmanan, dan siswa penerima manfaat lebih terhindar dari potensi keracunan," katanya.
Simak juga Video: Kepala BGN Sebut Total Perputaran Uang dari Adanya MBG Rp 28 Triliun
(dwr/gbr)