.webp)
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menanggapi soal maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu ke belakang. Charles meminta pemerintah menghentikan penambahan dapur baru hingga evaluasi selesai dilakukan.
"Saya mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dengan menghentikan sementara penambahan dapur baru sampai evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur yang sudah ada benar-benar dilakukan," kata Charles kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).
Audit ketat juga perlu dilakukan di seluruh rantai penyedia makanan. Pemerintah, lanjutnya, perlu mempertimbangkan pemanfaatan dapur sekolah sebagai alternatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah dalam hal ini BGN harus mempertimbangkan pemanfaatan dapur sekolah sebagai alternatif yang lebih efektif, transparan, dan mudah diawasi oleh guru, orang tua, serta masyarakat," ucapnya.
Pemerintah bisa belajar dari negara lain yang telah menjalankan program makan siang berbasis dapur sekolah. Penggunaan dapur sekolah dengan pengawasan tentunya bisa meminimalisir keracunan.
"Pemanfaatan dapur sekolah dengan pengawasan dari orang tua murid jelas efektif untuk meminimalisir kontaminasi bakteri dalam proses masak dan distribusi, sehingga keamanan pangan lebih terjaga," tuturnya.
Charles mencontohkan dengan skema tersebut, sekolah bisa menyajikan makanan yang lebih fresh. Tiap dapur, kata dia, tidak perlu lagi memproduksi masal untuk dibagikan.
"Makanan yang disajikan masih hangat dan fresh, sehingga tidak ada lagi SPPG yang memproduksi massal ribuan ribu paket dalam sehari untuk banyak sekolah," kata dia.
"Sebab, hampir semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau karena terlalu banyaknya produksi oleh SPPG," tambahnya.
Simak juga Video: Banyak Kasus Keracunan MBG, Ini Pesan KPAI untuk BGN
