.webp)
Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menemukan 74,6 persen responden tidak percaya pada isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). LSI Denny JA mengungkap alasan publik tidak memercayai isu ijazah palsu Jokowi.
Temuan ini berdasarkan survei nasional tatap muka yang dilaksanakan di semua provinsi pada 28 Mei 2025 sampai 12 Juni 2025 dengan metode multistage random sampling (pengambilan sampel acak bertingkat).
Survei menggunakan 1.200 responden, dengan estimasi margin kesalahan alias margin of error sebesar +/- 2,9 persen. Untuk memperkuat temuan dan analisis, LSI Denny JA juga melakukan riset kualitatif berupa wawancara mendalam (indepth interview), diskusi kelompok terpumpun (FGD), dan media analysis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak 74,6 persen responden tidak percaya pada isu ijazah palsu Jokowi meski begitu gencar menjadi pembicaraan. LSI Denny JA menemukan ada tiga alasan yang bisa menjelaskan hal ini.
Alasan pertama, kepercayaan publik terhadap Jokowi sudah terbangun selama lebih dari satu dekade pemerintahan Presiden ke-7 RI tersebut. Modal kepercayaan inilah yang menjadi fondasi.
"Pertama, kepercayaan publik yang telah terbangun selama lebih dari satu dekade pemerintahan Jokowi menjadi fondasi utama mengapa isu ini tak mudah dipercaya," kata Direktur PT Survei Strategi Indonesia (SIGI) LSI Denny JA, Ardian Sopa, dalam paparan surveinya, Rabu (30/7/2025).
Lebih lanjut dia menjelaskan Jokowi dikenal sebagai figur yang berkarier dari bawah, yakni dari Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, hingga Presiden dua periode.
Selanjutnya, kepercayaan publik ini muncul karena ada klarifikasi dari lembaga yang otoritatif, seperti kampus Jokowi, Universitas Gadjah Mada (UGM). Hal ini didukung oleh verifikasi kepolisian.
"Kedua, otoritas lembaga negara dan akademik telah memberikan klarifikasi yang jelas dan resmi. Universitas Gadjah Mada sebagai kampus tempat Jokowi menempuh pendidikan telah menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus sah mereka," katanya.
"Kepolisian, melalui Bareskrim, juga telah melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa ijazah tersebut asli," sambungnya.
Alasan terakhir, banyak warga yang menilai isu ini bermuatan politis. Apalagi isu ini muncul setelah putra Jokowi, Gibran Rakabuming, menjadi Wakil Presiden.
"Ketiga, publik semakin sadar bahwa isu ini memiliki muatan politis yang kuat, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, maju dan menang sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024," tuturnya.
Ketiga alasan itulah yang menjadi dasar publik memercayai Jokowi. Mayoritas pun memilih tidak memercayai isu tersebut.
"Dengan tiga alasan utama tersebut, yaitu kekuatan rekam jejak dan logika prosedural, konfirmasi dari lembaga resmi, dan kesadaran publik atas motif politik, maka tidak mengherankan jika mayoritas masyarakat memilih untuk tidak memercayai isu ijazah palsu Jokowi," jelasnya.
(rdp/imk)
