Cak Imin Usul Gubernur Dipilih Pusat, Bahlil: Golkar Bicara Itu Duluan

Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar pemilihan kepala daerah tak digelar secara langsung dengan gubernur yang dipilih oleh pemerintah pusat. Menurut Bahlil, usulan itu sudah sejak lama turut disampaikan partainya.

"Saya kan dari awal, dari sejak HUT Golkar, pada bulan Desember kemarin, dalam sambutan saya, saya katakan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi kita lewat perubahan undang-undang politik," kata Bahlil mengawali tanggapannya usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/7/2025).

"Yang saya masukkan itu adalah secara keseluruhan, baik kita pileg, pilkada, gubernur, bupati, wali kota. Salah satu opsi yang sedang kami rumuskan di Golkar, ada beberapa opsi. Salah satu opsinya itu adalah memang pemilihan itu dilakukan lewat DPR (DPRD)," sambungnya.

Menteri ESDM itu merujuk pada UUD 1945 yang tidak mengamanatkan bupati/wali kota harus dipilih secara langsung, melainkan dipilih secara demokratis. Dia pun menyinggung ongkos politik dalam pilkada langsung di tingkat bupati/wali kota.

"Kenapa? Karena Undang-Undang 1945 pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati/wali kota itu langsung. Tapi dilakukan secara demokratis," ujarnya.

"Yang kedua kita lihat, untuk rugi daripada pemilihan langsung maupun DPR (DPRD). Ini, pilkada ini, jujur aja, yang menang aja sakitnya di sini. Apalagi yang kalah," lanjut dia.

Bahlil mengatakan Fraksi Golkar DPR RI tengah membuat kajian mengenai wacana tersebut. Salah satu skema yang dipertimbangkan ialah gubernur dipilih pemerintah pusat dan bupati/wali kota dipilih lewat DPRD.

"Golkar dalam posisi sekarang itu lagi membuat berbagai alternatif, lagi membuat kajian-kajian, skema-skemanya. Salah satu skemanya itu memang lewat DPR (DPRD). Salah satu skemanya tapi sekarang kita lagi menyusun," kata dia.

Menurut Bahlil, sikap Golkar itu diambil bukan sekadar ada kesamaan dengan Cak Imin. Dia menegaskan Golkar mengambil sikap itu berdasarkan pertimbangan rasional.

"Bagi saya, bukan saya yang sama dengan Cak Imin, Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Bahwa kami punya pandangan sama, karena memang rasionalitas berpikirnya. Tapi Golkar sudah membicarakan itu sejak HUT Golkar bulan Desember kemarin. Dan saya sudah pidatokan itu. Buka aja filenya, ada itu, ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Cak Imin menanggapi terkait ide pemilihan kepala daerah. Cak Imin mengatakan ada dua hal yang menjadi kesimpulan PKB dalam pengkajian ulang pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom," kata Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7).

Cak Imin mengatakan PKB ingin ada dua pola dalam pemilihan kepala daerah. Kedua pola itu adalah gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.

"Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Gubernur, tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD," tambahnya.

Simak juga Video 'Pramono Punya Panggilan untuk Bahlil: Adinda Ketum Menteri':