.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar gubernur dipilih pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh DPRD. Puan menilai semua partai politik harus berkumpul untuk berdiskusi bersama membahas mekanisme pemilu.
"Apa yang disampaikan oleh Cak Imin Itu masih merupakan wacana, tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
"Dan harus dibahas sesuai dengan mekanismenya," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puan mengatakan mekanisme pemilu dinilai sangat penting untuk dibahas. Sebab, hal itu akan berdampak pada pemilu yang akan datang.
"Karena untuk melakukan hal tersebut, harus ada mekanisme yang diatur terkait dengan hal tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Cak Imin menanggapi terkait ide pemilihan kepala daerah. Cak Imin mengatakan ada dua hal yang menjadi kesimpulan PKB dalam pengkajian ulang pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom," kata Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7).
Cak Imin mengatakan PKB ingin ada dua pola dalam pemilihan kepala daerah. Kedua pola itu adalah gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.
"Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Gubernur, tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD," tambahnya.
Simak juga Video: Cak Imin Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD
