KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Ternyata, KPK sempat dilema saat melakukan OTT di Sumut.
Dilema yang dimaksud yakni KPK saat itu dihadapkan dengan dua pilihan. Pertama, penyidik bisa menunggu sampai proses lelang berjalan dan bisa mengamankan barang bukti uang suap lebih besar.
Lalu, kedua KPK langsung melakukan OTT agar pihak perusahaan yang dipastikan menang proses lelang tidak bisa menjalankan proyek tersebut.
Diketahui, lelang proyek pembangunan jalan ini sendiri memang sudah ditentukan pemenangnya oleh tersangka dalam kasus ini.
Pada akhirnya, KPK memilih opsi kedua, di mana OTT dilakukan lebih dulu meskipun barang bukti yang berhasil diamankan KPK terbilang kecil. Meski begitu dampaknya akan lebih besar ke masyarakat karena mencegah proyek berjalan yang bisa saja hasil pekerjaannya buruk.
"Nah tentunya Pilihan 2 inilah yang diambil walaupun Ini Uang yang ter-deliver kepada para pihak itu tidak sebesar kalau KPK mengambil opsi yang pertama," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).
"Pihak-pihak atau para pengusaha yang akan mendapatkan pekerjaan dengan cara cara curang, dengan cara cara menyuap, itu kemudian akan kita gagalkan," tambahnya.
Total, ada lima tersangka yang ditangkap penyidik. Salah satunya, yakni Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Topan Ginting.
(azh/fas)