Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas kebijakan penyerapan gabah dan jagung. Rapat diselenggarakan secara tertutup.
Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Rapat Panja Penyerapan Gabah dan Jagung itu dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi PDIP Alex Indra Lukman.
Dalam rapat, DPR meminta masukan dari para asosiasi perihal penyerapan gabah dan jagung. Dalam jadwal yang diterima, sejumlah asosiasi yang diundang dalam rapat yakni Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (PERADI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Perdagangan dan Produsen Jagung Indonesia (PEJAGINDO), Presidium Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) dan Serikat Petani Indonesia,
"Kita minta masukan dari para asosiasi perihal penyerapan gabah dan jagung," ujar Alex saat dikonfirmasi.
Sekjen PISPI Kamhar Lakumani menyebut, asosiasi mengapresiasi capaian pengadaan cadangan pangan pemerintah yang saat ini mencapai 3,5 juta ton beras. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disebut tertinggi sejak Bulog dibentuk pada 1969.
"Keberhasilan ini menunjukan keberpihakan nyata Presiden Prabowo dan efektivitas kepemimpinan yang mewujud dalam kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen pemerintah, utamanya Kementan, dan Bulog," kata Kamhar kepada wartawan.
PISPI berharap capaian ini bisa berkelanjutan. PISPI berpandangan harus ada transformasi tata kelola pengadaan beras dengan menyoroti 4 permasalahan utama seperti sistem data pangan bersifat fragmentaris dan sering berbeda antar institusi; petani rugi dan tidak ada kepastian saat panen; pemerintah mengeluarkan biaya besar untuk intervensi pangan; dan belum terbentuknya sistem ketahanan pangan yang resilien.
PISPI menyarankan pemerintah menata sistem data pangan dengan mencontohkan Korea Selatan yang mengintegrasikan sistem logistik pangan dari petani ke pasar melalui aplikasi berbasis blockchain dan pelacakan kualitas. PISPI juga mengusulkan Koperasi Merah Putih nantinya menjadi mitra utama penyerap hasil petani secara langsung di tingkat desa dan Bulog atau swasta menjadi off taker nasional dari KMP. Konsekuensinya, harga pembelian Bulog perlu direformulasi.
"Ketiga, menata desa sebagai kekuatan pangan. Kita bisa belajar dari China yang berhasil menjadikan desa sebagai pusat produksi dan manajemen berbasis kolektif yang fleksibel dan produktif. Model ini berhasil menurunkan kemiskinan desa secara drastis, meningkatkan produktivitas pertanian dan menciptakan ekosistem pangan yang resilien," ujar Kamhar.
"Keempat, transformasi sistem pangan memerlukan dukungan teknokratik yang kuat dan konsisten. Diperlukan kolaborasi dan sinergi dari para pihak, termasuk PISPI untuk berperan," imbuh politikus Demokrat itu.
Simak juga Video 'Momen Zulhas Borong Gabah Petani Rp 40 Juta di #DemiIndonesia':
(dwr/gbr)