.webp)
Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menjelaskan sejumlah kendala dalam menyusun rencana anggaran haji. Latief menyebutkan biaya perjalanan dinas di anggaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (DJPHU) rentan kena penghematan.
"Biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji rentan terkena penghematan anggaran karena anggaran perjalanan dinas dianggap lebih dominan," kata Hilman dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII DPR RI membahas dukungan anggaran dan biaya penyelenggaraan haji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Padahal, menurut Hilman, perjalanan dinas itu dilakukan demi pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Dia juga menjelaskan, jemaah sulit mengetahui pastinya biaya riil dan berapa yang disubsidi karena penyusunan biaya penyelenggaraan ibadah haji belum dipisahkan berbagai komponen, baik itu APBN, Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), maupun Nilai Manfaat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedangkan banyaknya anggaran perjalanan dinas pada anggaran DJPHU itu digunakan untuk penyediaan layanan jemaah haji di asrama haji, layanan di Arab Saudi, dan perjalanan dinas petugas haji," kata Hilman.
"Belum adanya pemisahan yang jelas komponen BPIH yang bersumber dari APBN, Bipih, nilai manfaat, efisiensi, dan sumber lain yang sah," tambahnya.
Dia mencontohkan biaya pesawat sebenarnya adalah komponen dibayar oleh jemaah. Namun, dalam perhitungan BPIH, biaya ini disubsidi atau dikombinasikan dengan nilai manfaat tanpa pemisahan yang jelas.
"Jadi ini komponen-komponen ini diselipkan ya untuk nilai manfaat misalnya kepada BPIH dengan komponen-komponen yang berbeda yang masih murni misalnya untuk BIPIH itu adalah biaya pesawat yang murni dari jemaah," tuturnya.
Simak juga Video 'Cak Imin Usul Bentuk Kementerian Haji Lalu Dipisah dari Kemenag':
(ial/gbr)
