.webp)
Badan Penyelenggara Haji terkena efisiensi hingga Rp 71.112.886.000. Aspek yang terdampak adalah anggaran bina haji hingga pengawasan penyelenggaraan haji.
Hal ini dikatakan Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochammad Irfan Yusuf saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (13/2/2025). Dengan pemangkasan ini, pagu anggaran yang semula diketok sebesar Rp 179.739.976.000 (miliar) kini menjadi Rp 108.627.090.000. Angka itu pun disepakati oleh Komisi VIII DPR RI.
"Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Anggaran Rekonstruksi Tahun 2025 Badan Penyelenggara Haji sebesar Rp 71.112.886.000, yang semula pagu awal sebesar Rp 179.739.976.000 sehingga pagu akhir anggaran tahun 2025 menjadi sebesar Rp 108.627.090.000," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat membacakan kesimpulan rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat rapat tersebut, Irfan Yusuf memaparkan pos anggaran apa saja yang terkena efisiensi. Pemotongan paling besar terjadi pada pos dukungan bina haji yang semula memiliki pagu Rp 47,6 miliar menjadi Rp 11,3 miliar saja.
Berikut ini adalah rincian program dan anggaran BPH seusai efisiensi:
1. Dukungan administrasi dan dokumen haji reguler semula Rp 17,7 miliar menjadi Rp 8,1 miliar
2. Dukungan akomodasi dan transportasi dalam negeri semula Rp 5,7 miliar menjadi Rp 2,2 miliar
3. Dukungan bina haji semula Rp 47,6 miliar menjadi Rp 11,3 miliar
4. Dukungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi semula Rp 21,2 miliar menjadi Rp 12,1 miliar
5. Pengawasan penyelenggaraan haji semula Rp 20,6 miliar menjadi Rp 16,1 miliar
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji semula Rp 66,6 miliar menjadi Rp 58,6 miliar.
Simak juga Video Menag soal Efisiensi Anggaran: Pendiri Bangsa Dulu Tanpa Dukungan APBN
