Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, mengatakan rencana pembangunan 100 batalyon untuk menunjang ketahanan pangan belum termasuk ke anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2025. Donny mengusulkan adanya tambahan anggaran dari DPR RI terkait program tersebut.
Hal tersebut disampaikan Donny saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2), terkait efisiensi anggaran. Anggota Komisi I DPR RI, Frederik Kalalembang, mulanya bertanya kepada Kemenhan soal rencana pembangunan 100 batalion.
"Saya membaca dan mendengar bahwa akan dibentuk 100 batalyon untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Saya kira kebijakan presiden dan saya kira ini bagus, hanya mungkin perlu juga dikaji secara mendalam sehingga bisa mengefisiensikan anggaran yang ada," kata Frederik dalam rapat.
Menindaklanjuti hal itu, Donny menyebut anggaran untuk pembangunan batalyon belum ada. Ia menyebut mesti ada tambahan anggaran untuk membangun batalyon baru.
"Tadi pertanyaan terkait dengan 100 batalyon. Melaporkan Pak, jadi 100 batalyon ini memang anggarannya belum ada di dalam DIPA yang di tahun 2025 ini Pak. Sehingga memang ini harus ada tambahan terkait dengan pembentukan 100 batalyon ini," tambahnya.
Adapun Donny mengungkap adanya efisiensi anggaran ke pihak Kemenhan-TNI mencapai Rp 26,9 triliun. Efisiensi ini dianggaran ke belanja barang dan modal, sementara dana pegawai tetap atau tidak tersentuh.
"Kemhan dan TNI siap melaksanakan efisiensi anggaran sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025. Selanjutnya mohon persetujuan dari Komisi 1 DPR RI," kata Donny.
(dwr/isa)