Kabar Kabur Suntik Mati PLTU

Lebih dari 34 tahun Linda dan keluarganya hidup dalam kepungan asap yang diduga berasal dari uap pembakaran batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. Jarak rumahnya di Jelawe, Suralaya, Banten, tidak lebih 1 kilometer dari PLTU. Hampir setiap musim panas, debu-debu batu bara memenuhi pekarangan rumahnya.

“Di (dalam) rumah juga debunya sudah tidak terkondisikan (sampai) menempel di perabotan,” kata Linda, 39 tahun, kepada detikX.

Tidak sedikit warga yang menderita penyakit kulit, pernapasan, hingga penyakit kronis, seperti kanker, lantaran debu dan asap yang menyelimuti lingkungan mereka. Setiap pekan ada saja orang yang mengeluhkan sesak dada dan gatal-gatal. Angkanya, menurut Linda, terus bertambah setiap tahun.

“Tahun ini aja yang meninggal karena kanker itu ada tiga orang,” kata Linda.

Musim panas tahun ini terasa jauh lebih berat. Warga Jelawe kini juga dihantui kekeringan parah. Sebagian besar warga harus berbagi air dari sumur hasil galian air tanah yang jumlahnya tidak seberapa. Linda menduga kekeringan ini disebabkan oleh penyedotan air besar-besaran oleh unit baru PLTU Suralaya, yang baru saja beroperasi dua tahun lalu. Pada pertengahan 2020, PLTU Suralaya membangun dua unit tambahan dengan kapasitas 2.000 megawatt untuk kebutuhan pemenuhan energi listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Terpaksa, warga memanfaatkan aliran sungai yang sudah tercemar untuk mandi dan mencuci pakaian. “Nggak kotor sih, cuma maksudnya gimana ya, bening tapi bau gitu tuh. Namanya juga tercemar gitu, banyak sampahnya,” ungkap Linda.

Entah sampai kapan derita itu akan terus-menerus dirasakan Linda dan warga Jelawe lainnya. Sebab, belakangan, rencana pemerintah memensiunkan dini PLTU batu bara berada di ambang kegagalan setelah perang Amerika Serikat dengan Iran pecah di Timur Tengah.

Perang itu membuat banyak negara di Eropa dan Asia mulai memikirkan kembali penggunaan sumber energi alternatif lantaran kendala pasokan. Penutupan Selat Hormuz membuat pasokan energi, khususnya LNG, ke beberapa negara tersendat. Hasilnya, banyak negara, termasuk Jerman, Bangladesh, dan Korea Selatan, kembali meningkatkan penggunaan energi fosil untuk kebutuhan energi di negara mereka.

Pemerintah Indonesia juga kini tengah mengevaluasi rencana pensiun dini PLTU batu bara yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Dalam salah satu beleidnya, pemerintah berencana memensiunkan semua PLTU selambat-lambatnya pada 2040.

Namun Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan rencana pensiun dini PLTU hanya bisa diimplementasikan jika ada pendanaan. Sebab, suntik mati PLTU membutuhkan biaya besar.

Indonesia sempat mendapatkan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) untuk memensiunkan PLTU Cirebon-1. Nilainya sekitar USD 4,2 miliar. Namun, kata Yuliot, rencana itu dibatalkan lantaran teknologi yang dimiliki Cirebon-1 masih terbilang cukup baru dan pendanaan yang diberikan justru menjadi beban utang negara.

“Makanya kita juga minta di Kementerian ESDM kita lakukan pengkajian bersama-sama dari aspek finansial bagaimana, dari sisi aspek teknisnya bagaimana,” ungkap Yuliot kepada detikX.

Presiden Prabowo Subianto sempat mencanangkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt. Rencana tersebut ditargetkan bakal terealisasi pada 2029. Biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 1.811 triliun.

Namun rencana itu belakangan juga tampak jalan di tempat. Yuliot mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi harga dan keandalan PLTS untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.

“Ya, ternyata kemarin itu kan tawarannya jadi kurang sekitar USD 20 sen (per kWh). Kalau USD 20 sen ini kan juga ini dibandingkan dengan USD 4,5 sen (per kWh listrik dari batu bara) itu dengan 20 kan ini juga ini jadi beban,” kata Yuliot.

Sebaliknya, alih-alih mengembangkan sumber energi alternatif pengganti batu bara yang merusak, pemerintah justru berencana menambah pembangunan PLTU batu bara. Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dalam rancangan tersebut, pemerintah membuka ruang pembangunan sumber energi fosil dengan kapasitas 6,3 gigawatt.

Juru Kampanye Anti Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Faisal Ratuela mengatakan rencana pengembangan PLTU batu bara dalam RUPTL ini bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong penggunaan energi bersih. Hal tersebut, pada akhirnya, akan berdampak semakin parah pada kesehatan maupun ekonomi masyarakat yang berada di sekitar PLTU.

“Kalau proses (pensiun dini PLTU) ini semakin tidak pasti, wargalah yang akan paling lagi-lagi terdampak, Teman-teman,” kata Faisal.

Kajian yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada November 2025 menunjukkan pengoperasian 20 PLTU telah menyebabkan kematian sekitar 89 ribu orang pada 2020-2025. Jika kegiatan operasional 20 PLTU tersebut diteruskan, diproyeksikan berpotensi menyebabkan kematian sekitar 97-245 ribu orang dalam rentang waktu 2026-2050.

Data historis yang sama menunjukkan dampak kesehatan yang disebabkan PLTU batu bara ini juga telah menyebabkan kerugian ekonomi sekitar Rp 650-1.630 triliun pada 2020-2025. Angkanya bakal meningkat pada 2026-2025 menjadi sekitar Rp 1.115-2.830 triliun.

“Keberadaan PLTU tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat secara agregat hingga Rp 48,4 triliun per tahun dan 1,45 juta tenaga kerja terdampak negatif akibat menurunnya produktivitas, meningkatnya angka sakit, dan hilangnya kesempatan kerja,” tulis kajian tersebut.