Naik Turun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selama 10 Tahun Era Jokowi

Presiden Jokowi membuka Peringatan Hakordia di KPK. (Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden) — Presiden Jokowi saat membuka Peringatan Hakordia di KPK. (Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta -

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu yang disorot selama 10 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama 10 tahun terakhir pun mengalami naik turun.

Dalam catatan detikcom yang dirangkum Selasa (8/10/2024), skor IPK dihitung tiap tahunnya oleh lembaga Transparency International (TI). Skor tersebut dihitung dalam skala 0-100. Makin tinggi angka yang didapat menandakan tren pemberantasan korupsi di negara tersebut berada di fase baik.

Jokowi memulai pemerintahannya pada Oktober 2014. Dua bulan berselang, Transparency International lalu merilis hasil IPK Indonesia yang berada di skor 34. Angka ini dinilai positif mengingat skor tersebut lebih tinggi dibanding skor IPK terakhir Indonesia pada 2013.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Skor 34 menempatkan Indonesia di posisi ke-109 CPI. Posisi Indonesia masih di bawah sejumlah negara di ASEAN. Singapura di posisi ke-7, Malaysia 51, dan Filipina 91.

"Kinerja pemerintah patut mendapat apresiasi dengan hasil CPI tahun 2014 ini. Masyarakat sipil juga aktif dalam ikut serta memberikan pendidikan politik bagi warga tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi," papar peneliti Transparency International, Wahyudi, di Hotel Melia, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, 3 Desember 2014.

Pada 2013, Indonesia berada di urutan ke-114. Negara dengan penurunan CPI tertajam adalah China dengan skor 36 dari tahun sebelumnya dengan skor 40.

Bulan madu pemberantasan korupsi di pemerintahan Jokowi berlanjut pada tahun kedua ia menjabat. Pada 2015, Jokowi mengumumkan langsung kenaikan skor IPK Indonesia ke angka 36.

"Indeks persepsi korupsi Indonesia membaik, naik dua poin. Namun masih banyak yang perlu dibenahi-Jkw," tulis Jokowi lewat akun Twitter pribadinya @Jokowi seperti dikutip detikcom, 4 Februari 2016.

Dalam keterangannya itu, Jokowi juga menyinggung soal revisi UU KPK. Jokowi kala itu secara terbuka mengatakan akan menolak revisi UU KPK jika aturan tersebut justru melemahkan KPK.

"Saya juga menolak beberapa usulan revisi UU KPK jika melemahkan kinerja pemberantasan korupsi," ujarnya.

Selama dua tahun berikutnya, tepatnya pada 2016 dan 2017, skor IPK Indonesia mengalami stagnasi. Capaian pada 2016 membukukan kenaikan satu poin di angka 37. Namun skor itu stagnan pada 2017.

Sementara itu, pada 2018, IPK Indonesia naik ke angka 38. Indonesia juga berada di peringkat keempat di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dalam negara dengan pemberantasan korupsi terbaik.

Skor IPK Indonesia di periode pertama pemerintahan Jokowi lalu ditutup di angka 40. Skor IPK Indonesia pada 2019 naik dua poin dibanding tahun sebelumnya.

Anjlok di Periode Kedua

Cerita terkait pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi berbeda saat memasuki periode kedua pemerintahan Jokowi. Jokowi kembali menjabat Presiden Indonesia pada Oktober 2019 setelah memenangkan Pilpres 2019 melawan rivalnya, Prabowo Subianto.

Tidak ada lagi masa bulan madu dalam sektor pemberantasan korupsi di era kedua pemerintahan Jokowi. Sejumlah catatan negatif mengiringi periode kedua Jokowi dalam isu pemberantasan korupsi.

Pada 2020, skor IPK Indonesia anjlok tiga poin di angka 37. Melorotnya skor IPK itu membuat peringkat Indonesia juga turun drastis dari posisi 85 ke 102 dari 180 negara. Indonesia tercatat pada peringkat yang sama dengan Gambia.

"CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan ranking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019. Jika tahun 2019 lalu kita berada pada skor 40 dan ranking 85, ini 2020 berada diskor 37 dan rangking 102," kata peneliti TII Wawan Suyatmiko, dalam Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2020 yang disiarkan secara virtual, 28 Januari 2021.

Tren skor IPK Indonesia terus mengalami penurunan pada 2021 dan 2022. Pada 2021, Indonesia mendapatkan skor 38 atau naik satu poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun skor IPK Indonesia langsung anjlok empat poin di angka 34 pada 2022.

Skor 34 ini tidak berubah pada 2023 dan 2024. Ini artinya skor IPK Indonesia kembali ke skor yang sama saat Jokowi memulai pemerintahannya pada 2014.

Berikut Skor IPK Indonesia Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

2014: 34
2015: 36
2016: 37
2017: 37
2018: 38
2019: 40
2020: 37
2021: 38
2020: 34
2023: 34
2024: 34

Respons Jokowi dan Pimpinan KPK soal Skor IPK. Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

Respons Jokowi-Pimpinan KPK soal Skor IPK Merosot

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sempat angkat bicara terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 yang turun. Ghufron menyebut pemberantasan korupsi di Tanah Air bukan hanya beban KPK.

"KPK menggambarkan bahwa korupsi itu bukan hanya beban KPK, bukan hanya beban penegak hukum lainnya, tetapi sesungguhnya beban bangsa kita semua," kata Ghufron dalam Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2020 yang disiarkan secara virtual, 28 Januari 2024.

Ghufron berbicara tiga klaster besar dalam pemberantasan korupsi, yakni penegakan hukum, ekonomi-investasi, dan politik-demokrasi. Menurut Ghufron, dalam sektor penegakan hukum memberantas korupsi nilainya sudah naik.

"Tetapi sektor lain, yaitu ekonomi dan investasi serta politik dan demokrasi, dua sektor itu yang turun," terang Ghufron

Dalam keterangan kepada media pada 7 Februari 2023, Presiden Jokowi juga sempat memberikan arahan terkait skor IPK Indonesia yang terus merosot. Jokowi saat itu meminta penegak hukum melakukan evaluasi.

Jokowi juga menyinggung soal penindakan korupsi pemerintah akan terus mengejar dan menyita aset obligor yang tidak kooperatif. Dia mengatakan penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap kasus besar korupsi.

"Pemerintah telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif, aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus megakorupsi, seperti kasus ASABRI dan Jiwasraya," tuturnya.

Jokowi mengingatkan penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu. Jokowi menegaskan pemerintah tidak campur tangan dalam penegakan hukum.

"Penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku," paparnya.

Lalu, apa yang membuat pemberantasan korupsi di periode kedua Presiden Jokowi merosot?

Salah satu isu yang erat dikaitkan dengan melemahnya pemberantasan korupsi Indonesia ialah revisi UU KPK dan perubahan KPK menjadi rumpun eksekutif. Perubahan itu membuat status pegawai KPK menjadi ASN dan dianggap menghilangkan independensi KPK.

Pada 2021, KPK juga menggelar tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat beralih menjadi ASN. Tes itu lalu 'menyingkirkan' 57 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos TWK.

Setelah revisi UU KPK dan TWK, beragam masalah lalu muncul di tubuh KPK. Skandal demi skandal lahir di lembaga yang seharusnya menjadi salah satu garda terdepan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Sejumlah pimpinan KPK terjerat kasus etik hingga puncaknya, Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Ketua lembaga antirasuah itu justru menjadi tersangka pemerasan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Usai kasus Firli reda, KPK kembali diguncang dengan skandal pungutan liar di Rutan KPK.

Kini, masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia ada di tangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Masyarakat Indonesia tentu menaruh harapan besar terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam komitmennya untuk memberantas korupsi di Tanah Air.

Halaman 1 2

Selanjutnya