.webp)
Anggota DPR kini tak mendapat rumah jabatan dan diganti dengan tunjangan rumah. Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR, Ahmad Sahroni, mengaku tak masalah dengan hal itu karena perawatan rumah jabatan DPR mahal.
"Memang layak huni tapi perawatannya mahal sekali. Sangat tepat (tak pada lagi rumah dinas) karena kalau terus melalui rumah dinas akan bengkak pembiayaan perawatannya," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (7/10/2024).
Sahroni mengatakan dirinya belum mengetahui berapa tunjangan rumah bagi anggota DPR. Dia hanya menyebut perawatan rumah dinas DPR mahal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya belum dengar pasti berapa per bulannya, tapi memang kalau masih ada rumah dinas itu berat perawatannya mahal sekali," kata dia.
 Setjen DPR meninjau rumah dinas anggota DPR yang kini tak ditempati lagi oleh anggota DPR 2024-2029, Senin (7/10/2024). Ada sejumlah kerusakan di rumah jabatan anggota DPR. (Adrial Akbar/detikcom) |
Sebelumnya, Sekjen DPR, Indra Iskandar, menjelaskan alasan tak lagi menyediakan rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR periode 2024-2029. Indra mengatakan kondisi rumah dinas anggota di Kalibata butuh perawatan yang harganya tak ekonomis.
"Adapun berkaitan dengan pengembalian tersebut yang pada intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping apa, sebagian besar itu kondisinya cukup parah," kata Indra saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).
Indra mengatakan tak jarang anggota DPR mengurus rumah itu dengan anggaran pribadi untuk perbaikan. Dia menyebut, jika rumah jabatan anggota (RJA) dipertahankan, anggaran yang dikeluarkan lebih banyak.
"Secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni karena mengingat usianya," ujarnya.
Simak Video 'Sekjen DPR Jelaskan soal Legislator Tak Dapat Rumdin':
