Presiden Jokowi meminta setiap kepala daerah mulai memikirkan dan merancang pembangunan transportasi massal di daerahnya, seperti MRT, LRT, atau kereta cepat. Hal itu karena kemacetan sudah banyak terjadi di beberapa daerah sehingga berdampak kerugian.
"Saya kira tidak hanya saya melihat tidak hanya di Jawa saja, di luar Jawa pun sudah mulai macet, macet, macet, ini mulai harus dipikirkan transportasi massalnya apa," kata Jokowi di Istana Garuda, IKN, Selasa (13/8/2024).
Jokowi mengatakan setiap kepala daerah harus mulai memikirkan bagaimana membuat transportasi massal yang berbasis energi hijau, listrik, maupun gas dan lainnya. Ia mencontohkan di Jakarta sudah terdapat transportasi massal, seperti MRT, LRT, dan kereta cepat, untuk mengurangi kemacetan maupun untuk menekan polusi.
"Jakarta sudah ada MRT, sudah ada LRT, kereta cepat, semuanya itu untuk mengurangi, tetapi juga masih kira-kira air quality index-nya Jakarta 190-200, padahal maksimal hanya 50," katanya.
"Hati-hati, kota-kota yang sudah mulai macet, kota-kota yang mulai padat, yang berkaitan dengan polusi, larinya nanti utamanya yang anak-anak, yang masih bayi di penyakit pernapasan," katanya.
Namun Jokowi menyebut biaya pembangunan MRT maupun biaya operasionalnya besar. Jokowi mengatakan membangun transportasi massal memang ada risiko kerugian. Ia meminta kepala daerah yang ingin membangun MRT berhati-hati menghitung anggaran proyek MRT.
"Hati-hati, hitungannya hati-hati, mungkin bisa membangunnya (MRT), tapi operasionalnya juga tidak kecil, APBD-nya siap, karena kalau apapun, yang namanya MRT, yang namanya LRT, kereta cepat, semuanya itu rugi, artinya harus ada PSO, APBD harus siap untuk mengkover biaya operasional," katanya.
Jokowi mengatakan APBD juga harus siap mengkover biaya operasional. Akan tetapi Jokowi mempertanyakan pilih mana, membangun transportasi massal atau justru mengalami kerugian terdampak karena kemacetan.
"Saya berikan contoh MRT Jakarta itu setiap tahun keluar Rp 800 miliar, penuh loh itu untuk menutup biaya MRT (operasional). Betul Pak Heru? Rp 800 ya? Dan hitungan saya, kira-kira kalau semua jalur nanti selesai, kira-kira APBD harus keluar Rp 4 triliun," kata Jokowi.
"Tapi Bapak Ibu harus tahu kalau nggak ada MRT, nggak ada LRT, nggak ada kereta cepat, itu kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu Rp 65 triliun. Kalau Jabodetabek itu mungkin sudah di atas Rp 100 triliun. Pilih mana, pilih diberikan MRT, LRT atau kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari Rp 100 triliun. Semua kota itu utamanya itu harus hitung, mulai menghitung," ujarnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta setiap kepala daerah mulai menghitung transportasi massal yang seperti apa yang cocok dengan daerahnya. Ia mencontohkan ada transportasi massal yang lebih murah seperti di IKN, yaitu autonomous rail transit (ART) yang mana 1 unit 3 gerbong Rp 74 miliar dengan biaya operasional per bulan Rp 500 juta.
"Kalau yang ini, autonomous rail transit, ini memang lebih murah, karena tanpa rel, pakai magnet, per unitnya itu 3 gerbong harganya kurang lebih Rp 74 miliar. Kalau tadi MRT Rp 1,1 triliun. MRT itu Rp 1,1 triliun saat saya gubernur, yang sekarang sudah Rp 2,3 triliun. 10 tahun itu naiknya langsung 2 kali, Rp 2,3 triliun," kata Jokowi.
(yld/imk)