Video Ketua Komisi III: Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Konstitusional, Tak Bertentangan Putusan MK

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Ia menjelaskan, putusan MK tersebut hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sementara frasa lain mengenai “jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian” tetap berlaku dan tidak dibatalkan.