.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengunjungi Department of Prime Minister and Cabinet (DPMC) New Zealand. Dalam agenda kunjungan kerja di Selandia Baru ini, ia mendiskusikan proses dan metode perumusan serta evaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Selandia Baru.
"Dalam kunjungan ke DPMC, kami mendapatkan materi terkait proses kebijakan publik serta bagaimana memantau strategi kebijakan di berbagai kementerian dan lembaga yang ada Selandia Baru," jelas Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).
Delegasi Kementerian PAN-RB bersama DPMC juga mendiskusikan peran teknologi dan digitalisasi dalam reformasi birokrasi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi di Selandia Baru. Pihaknya juga membahas terkait tantangan yang dihadapi selama proses reformasi berlangsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, DPMC memaparkan tugas dan fungsi dari The Policy Project dalam memberikan saran mengenai kebijakan publik kepada kabinet. Dijelaskan juga kerangka kerja dari kebijakan yang dikeluarkan oleh kabinet.
DPMC pun melakukan asesmen kapasitas untuk memastikan saran yang diberikan kepada perdana menteri terkait kebijakan merupakan saran yang berkualitas. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan merupakan kebijakan publik yang memiliki kualitas tinggi.
"Kami juga mendiskusikan terkait bagaimana Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi kerangka kerja yang digunakan oleh Pemerintah Selandia Baru untuk meningkatkan kualitas kebijakan serta meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah," terangnya.
Lebih lanjut, Anas menyampaikan reformasi birokrasi dan digitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya terkait transformasi tata kelola serta fokus pada digital bureaucracy, digital culture, dan digital competency.
Ia menyebut kedua fokus tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi, yakni birokrasi harus berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas, birokrasi harus cepat dan lincah, serta birokrasi harus ditopang oleh digitalisasi berbasis data. Pemerintah Indonesia kini juga mengeluarkan reformasi birokrasi tematik.
Dalam kesempatan yang sama, Deputy Chief Executive Policy Policy Advisory Group Janine Smith menyampaikan kunjungan delegasi Kementerian PAN-RB ke DPMC memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk belajar mengenai proses kebijakan publik di kedua negara.
"Kesempatan ini merupakan momentum belajar dari satu sama lain untuk meningkatkan kualitas kebijakan di Selandia Baru dan Indonesia," kata Janine.
Sementara itu, Principal Advisor The Policy Project Helen Lockyer berharap kesempatan ini dapat terus dilanjutkan.
"Pembahasan dan diskusi hari ini dapat terus dilanjutkan ke depannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas kebijakan untuk Selandia Baru dan Indonesia," pungkasnya.
