.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mendorong penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melipatgandakan kerja lintas sektor untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Hal ini mengingat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika termasuk prioritas pemerintah Indonesia saat ini.
"Saat ini Kementerian PANRB sedang memfinalisasi kajian penguatan kelembagaan BNN pada sejumlah kabupaten/kota untuk mendukung penuh akselerasi kinerja BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika," ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).
Anas menyebut perwakilan BNN di tingkat kabupaten/kota adalah garda terdepan dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang. Karena itu dia menilai koordinasi dan kolaborasi BNN kabupaten/kota dengan sejumlah pihak perlu diperkuat, seperti dengan kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai elemen lainnya. Menurut Anas langkah ini penting demi memutus rantai distribusi peredaran narkotika dan menghilangkan produksi narkotika di seluruh wilayah Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan dorong terus penguatan kelembagaan BNN dan BNNK agar kedepan lebih berdampak. Karena tantangan kedepan akan semakin berat. Mudah-mudahan dengan kolaborasi bersama daerah akan lebih berdampak," imbuhnya.
Sementara itu Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom mengungkapkan perlu penguatan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang agar tidak semakin beredar luas. Dia berharap melalui kolaborasi pelaksanaan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pemberantasan narkotika dapat berjalan baik.
"Dukungan dari Kementerian PANRB turut memperkuat kelembagaan BNN dalam menjalankan tugas-tugasnya," ujar Marthinus.
Dia menekankan melalui rencana pembentukan tambahan BNN di sejumlah kabupaten/kota merupakan ikhtiar untuk mencegah sekaligus memberantas penyalahgunaan narkotika. Seperti di Kabupaten Banyuwangi, yang hari ini menandatangani nota kesepahaman untuk pembentukan BNN tingkat kabupaten.
"BNN kabupaten/kota berkomitmen untuk melakukan pendekatan persuasif, pencegahan, maupun rehabilitas bagi oknum yang terlibat narkotika. Semoga kolaborasi dan apa yang kita laksanakan ini menjadi langkah awal melakukan perlawanan terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika," ujarnya.
(prf/ega)
