Polres Metro Jakarta Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko). Rapat koordinasi ini berfokus pada pengamanan Operasi Mantap Praja Jaya 2024 menjelang Pilkada DKI Jakarta.
Rakor digelar di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat, pada Selasa, 30 Juli 2024. Rakor dihadiri Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat, Dandim 0503/Jakarta Barat Kolonel Inf ES Putra Siregar, Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Teuku Arsya Khadafi, Kabag Ops Polres Metro Jakarta Barat AKBP Randi Ariana, Kasat Intel Polres Jakbar AKBP Reza Marufi, Kajari Kota Administrasi Jakarta Barat Hendri Antoro, Ketua PN Jakarta Barat Achmad Satibi, Ketua KPUD Kota Jakarta Barat Siti, dan Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat Wanda Gunawan.
"Operasi Mantap Praja Jaya 2024 ini adalah wujud nyata komitmen kita bersama dalam memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pemungutan suara, dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar," ujar Syahduddi.
Syahduddi meyakini sinergisitas antarpimpinan akan memperlancar kegiatan Operasi Mantap Praja Jaya 2024 ini. Ia berharap dengan adanya sinergitas, keamanan di wilayah Jakarta Barat menjelang Pilkada serentak berlangsung kondusif.
"Saya percaya dengan komitmen dan kerja keras kita bersama, Operasi Mantap Praja Jaya 2024 akan berhasil mencapai tujuannya, yaitu menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif bagi pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Syahduddi.
"Kita harus selalu waspada terhadap segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu jalannya Pemilu, serta siap mengambil tindakan preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," imbuhnya.
Dia juga meminta para anggotanya melakukan pendekatan humanis dengan mengedepankan dialog dan upaya persuasif dalam mengatasi berbagai potensi konflik yang mungkin timbul.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Hendra Hidayat mengatakan operasi ini merupakan inisiatif penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Pilkada. Dia juga merespons positif pendekatan humanis yang diterapkan oleh personel keamanan.
"Operasi ini telah menunjukkan kesiapan personel keamanan, termasuk TNI dan Polri, dalam mengawal proses demokrasi. Penempatan personel di berbagai titik strategis mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dan peserta Pilkada," ungkap Hendra.
"Personel keamanan tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban selama proses pemilihan," lanjutnya.
Dia menilai koordinasi baik antara berbagai lembaga, seperti KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan pemerintah daerah pun terlihat. Dia meyakini upaya ini untuk menjaga kelancaran proses Pilkada.
Dia juga mencatat adanya tantangan, seperti potensi konflik horizontal di daerah. Sebabnya, kata dia, dibutuhkan langkah-langkah proaktif.
"Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peran mereka dalam menjaga ketertiban selama Pilkada harus terus ditingkatkan," pungkasnya.
(mea/mea)