.webp)
Ketua Tim Desk Pilkada PAN Yandri Susanto menyebutkan bukanlah hal yang tabu andai Koalisi Indonesia Maju atau KIM tidak selalu satu perahu di Pilkada 2024. Yandri mengungkit betapa dinamisnya proses penggodokan Pilkada 2024.
"PAN ada beberapa Pilbup, itu sudah kami putuskan pasangannya tidak dengan KIM ada, tapi dengan KIM juga banyak. Nah oleh karena itu, istilah saya itu memang Pilkada ini relaksasi politik pasca-Pilpres," kata Yandri kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Yandri menyebutkan PAN bekerja sama dengan PDIP ataupun NasDem bahkan juga bareng PKS di beberapa Pilkada. Meski demikian, Yandri mengatakan sebisa mungkin KIM tetap bersama-sama di Pilkada 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah jadi kita bisa, PAN dengan PDIP, PAN dengan NasDem, ada PAN dengan PKS, ada PAN dengan PKB, jadi itu tidak mutlak harus dengan Koalisi Indonesia Maju. Tapi kalau bisa itu diutamakan. Kenapa, misalkan beberapa daerah itu tidak ada titik temu di KIM, ya saya sebagai Ketua Tim Pilkada di DPP PAN, itu menyangkut chemistry dan kearifan lokal," ujar Yandri.
Yandri menegaskan pasangan di Pilkada 2024 tidak bisa dipaksakan. Dia kemudian memberikan contoh koalisi PAN dengan partai di luar KIM dalam Pilkada 2024.
"Jadi tidak bisa dipaksakan di kabupaten kota maupun provinsi itu harus dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan itu faktanya sudah banyak, PAN sudah hampir mengeluarkan lebih dari 170 SK sampai hari ini b1 KWK-nya, macem-macem," ujar Yandri.
"Contoh misalkan di Bengkulu, gubernurnya Ketua DPP PAN, calon gubernurnya Helmi Hasan, wakil gubernurnya dari PDIP, Pak Mian bupati dua periode Bengkulu Utara. Apakah dalam posisi ini KIM bisa masuk? Bisa saja," imbuh dia.
Wakil Ketua Umum PAN ini menegaskan berdasarkan pemantauannya, perbedaan ini bukanlah masalah di KIM. Dia menyebut KIM saling menghormati urusan rumah tangga partai politik masing-masing.
"Kami saling menghormati, saling memahami keputusan rumah tangga masing-masing. Tapi memang dialog di tingkat pusat para ketua umum itu biasanya saling mencocokkan, kalau masih bisa. Tapi kalau misalkan calon yang memang nggak mau, dan chemistry-nya sudah nyambung, tadi saya bilang perahunya sudah cukup, ya kita bungkus, kita SK-kan," ujarnya.
Dia menegaskan perbedaan di Pilkada 2024 bukanlah hal tabu.
"Jadi itu yang bisa kami sampaikan, artinya bukan sesuatu yang tabu bilamana KIM itu berpisah di dukungan, baik di kabupaten kota maupun di pilgub," ujar Yandri.
(gbr/imk)
