.webp)
Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief merespons kritik 'tarik tambang' di media sosial setelah muncul kabar Muhammadiyah menyetujui pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah. Muhammadiyah menghargai kritik tersebut sebagai bentuk kepedulian kader terhadap persyarikatan.
Hilman awalnya berbicara mengenai amal usaha Muhammadiyah di level terbawah. Dia ingin amal usaha tersebut terus bisa berjalan dan meluas.
"Kami ingin Persyarikatan Muhammadiyah itu bisa menjaga keberlangsungannya. Keberlangsungan amal usaha di level terbawah karena di situlah umat berada, sekolah TK, SD-nya bagus, vibrant, melayani masyarakat, financing-nya juga bagus, bisnisnya berjalan, bisa ekspansif," kata Hilman dalam paparan saat acara penandatanganan MoU dengan bank di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Barulah kemudian setelah itu Hilman menyinggung soal keriuhan di media sosial. Hilman menanggapi istilah 'tarik tambang' yang muncul di media sosial setelah Muhammadiyah dikabarkan menyetujui pengelolaan tambang.
"Saya nggak tahu ke depan Muhammadiyah merambah apa, karena di social media sedang riweuh. Sedang tarik tambang, di social media. Itulah negara demokrasi dan kami menghargai karena saya melihat suara-suara yang masuk merupakan kecintaan kepada persyarikatan," ujar Hilman.
Hilman Latief tak memungkiri jika gambaran pengelolaan tambang di masyarakat maupun kadernya lebih banyak mengenai hal negatif. Dia mengatakan banyak kader Muhammadiyah juga yang masih ragu dan menginginkan kepastian.
"Bisnis tambang yang mungkin image-nya persepsi di publik dan memang di lapangan ada salah kaprah salah kelola ini-itu, tidak bisa disalahkan bila kader-kader kita banyak yang ragu dan ingin kepastian, perspektifnya apa sih dan lain-lain. Tapi saya kira ini bagian tajdid (pembaruan), ekonomi di bidang sosial, dan semoga tajdid ini berhasil," jelasnya.
Sebelumnya, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti membenarkan saat ini sudah ada tawaran pengelolaan tambang yang disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
"Ada penawaran oleh pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024. Meskipun belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah," kata Mu'ti lewat akun Instagramnya, seperti dilihat, Kamis (25/7).
PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam rapat pleno pada 13 Juli 2024. Selanjutnya, Muhammadiyah akan menyampaikan keputusan resmi mengenai pengelolaan tambang tersebut pada akhir pekan ini.
"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional, yang insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," kata Mu'ti.
Simak Video 'Muhammadiyah Kaji Izin Kelola Tambang, Ini Komentar Komisi VIII DPR':
(knv/knv)
