.webp)
PP Muhammadiyah buka suara terkait kabar sudah menyetujui untuk menerima izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah. PP Muhammadiyah membenarkan saat ini sudah ada tawaran pengelolaan tambang yang disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
"Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024. Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah," kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti lewat akun Instagramnya, seperti dilihat, Kamis (25/7/2024).
PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam rapat pleno pada 13 Juli 2024. Selanjutnya, Muhammadiyah akan menyampaikan keputusan resmi mengenai pengelolaan tambang tersebut pada akhir pekan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," kata Mu'ti.
Dalam pernyataan sebelumnya, Muhammadiyah menyampaikan kemungkinan ormas untuk mengelola tambang merupakan kewenangan dari pemerintah. Namun Muhammadiyah menyadari ada syarat yang harus dipenuhi jika ormas keagamaan mengelola tambang tersebut.
Pada bulan lalu, Muhammadiyah menyampaikan belum ada pembicaraan terkait izin pengelolaan tambang tersebut kepada Muhammadiyah. Jika nantinya ada penawaran, Muhammadiyah akan membahasnya dengan saksama agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi dan masyarakat.
"Sampai sekarang tidak ada pembicaraan Pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat dihubungi, Minggu (2/6/2024).
"Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan saksama. Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," imbuhnya.
(knv/imk)
