Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal memetakan sekolah swasta yang bisa bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk kebijakan sekolah gratis. Sejauh ini rencana kebijakan sekolah swasta gratis itu masih dalam tahap diskusi dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta.
"Tentunya nanti yang di swasta koordinasi dengan DPRD. Tentunya nanti kami lihat (sekolah swasta) yang mana yang harus kami kerja samakan dengan DKI," kata Heru kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Ia menuturkan sekolah swasta gratis bertujuan agar semua anak-anak di Jakarta mendapatkan pendidikan yang setara tanpa adanya ketimpangan.
"Intinya adalah ide kami, kami itu adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD bersama-sama anak-anak didik kita bisa sekolah gratis," ujarnya.
Sebelumnya Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengungkapkan alasan mengkaji kebijakan biaya pendidikan di sekolah swasta gratis. Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan kebijakan itu untuk menjamin program wajib belajar 12 tahun bagi warga Jakarta.
"Juga demi keadilan sosial dan tentunya dengan sekolah negeri kuotanya terbatas. Dengan seperti itu semua punya kesempatan yang sama bisa gratis," kata Budi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7).
Selain itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan membahas anggaran yang nantinya digunakan untuk pembiayaan sekolah swasta gratis. Ia mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggratiskan biaya pendidikan sejumlah sekolah swasta dari tingkat SMP hingga SMA melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.
"Iya ada PPDB bersama yang sudah kita sepakati. Swasta kan tidak semua sekolahnya, cuman ada beberapa anak murid yang memahami kita titipkan yang sama yang jumlah sudah disepakati bersama," ungkapnya.
Lihat juga Video 'Miris, Penampakan SDN 2 Karangpatihan Sudah Reyot dan Mau Ambruk':
(bel/azh)