Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono setuju soal usul anggota DPRD DKI terkait 4.000 guru honorer mengikuti seleksi Kontrak Kerja Individu (KKI). Untuk merealisasi hal tersebut, Heru Budi mengaku harus melalui tahapan-tahapan atau proses yang melibatkan persetujuan DPRD Jakarta.
"Saya juga setuju 4.000 itu (guru honorer) itu lebih baik kalau diproses sekarang semuanya di tahun 2024 lebih baik," ujar Heru Budi kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (25/7/2024).
"Ini yang nanti saya minta Kepala Dinas Pendidikan koordinasi dengan Sekda, tentunya dengan persetujuan DPRD," sambungnya.
Heru mengatakan tahun ini diperkirakan hanya membuka kuota KKI sebanyak 1.700 orang. Hal itu dilakukan karena permasalahan anggaran keuangan.
Namun, menurut dia, jika DPRD Jakarta sudah menyetujui 4.000 guru honorer sekaligus mengikuti KKI, ia akan segera berkoordinasi dengan jajaran Pemprov Jakarta.
"Kemarin kan kita lihat anggarannya ya 1.700, tapi usulan hari ini, saya juga kemarin berpikir seperti itu, tapi mekanisme masalah tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui. Jadi kalau ini sudah setuju DPRD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita lihat prosesnya ya, lebih baik seperti itu," ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Johnny Simanjuntak, mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengangkat semua guru honorer lewat formasi kontrak kerja individu (KKI). Dia mengatakan dana APBD senilai Rp 81,7 triliun cukup untuk membayar guru honorer.
"Ini lho, ngapain hanya 1.700. Sudah, semua yang 4.000 itu honor itu diangkat menjadi guru-guru KKI. Iya, dana APBD kita juga siap kok untuk itu," kata Johnny saat dihubungi Rabu (24/7).
Johnny mengatakan penggunaan APBD untuk membayar gaji guru honorer itu hanya perkara political will atau kemauan politis dari pejabat untuk melaksanakannya.
"Saya yakin Pak Pj Gubernur (Heru Budi) pasti setuju. Tinggal penjelasan kepada dia seperti apa. Karena saya tahu, Pak Gubernur kita ini kan orangnya sedikit juga mau mendengarkan gitu lho. Maka usulan saya begitu," ujarnya.
"Kenapa? Kan kasihan, sementara kita banyak merekrut tenaga-tenaga PJLP itu yang, misalnya katakanlah PPSU, yang pembersih-pembersih itu. Petugas dia apa dan sebagainya. Kenapa kita guru yang begitu penting, kita nggak berani mengangkat dia menjadi guru KKI, kerja kontrak individu itu," lanjutnya.
Simak Video 'Heru Budi Kumpulkan 2.000 Kepsek untuk Proses Dapodik 4.000 Guru Honorer':
(bel/idn)