.webp)
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Johnny Simanjuntak, mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengangkat semua guru honorer lewat formasi kontrak kerja individu (KKI). Dia mengatakan dana APBD senilai Rp 81,7 triliun cukup untuk membayar guru honorer.
"Ini lho, ngapain hanya 1.700. Sudah, semua yang 4.000 itu honor itu diangkat menjadi guru-guru KKI. Iya, dana APBD kita juga siap kok untuk itu," kata Johnny saat dihubungi Rabu (24/7/2024).
Johnny mengatakan penggunaan APBD untuk membayar gaji guru honorer itu hanya perkara political will atau kemauan politis dari pejabat untuk melaksanakannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya yakin Pak Pj Gubernur (Heru Budi) pasti setuju. Tinggal penjelasan kepada dia seperti apa. Karena saya tahu, Pak Gubernur kita ini kan orangnya sedikit juga mau mendengarkan gitu lho. Maka usulan saya begitu," ujarnya.
"Kenapa? Kan kasihan, sementara kita banyak merekrut tenaga-tenaga PJLP itu yang, misalnya katakanlah PPSU, yang pembersih-pembersih itu. Petugas dia apa dan sebagainya. Kenapa kita guru yang begitu penting, kita nggak berani mengangkat dia menjadi guru KKI, kerja kontrak individu itu," lanjutnya.
Di sisi lain, Johnny menilai ribuan guru honorer yang sempat terkena cleansing tidak perlu dites lagi. Hal itu dikarenakan ribuan guru honorer tersebut banyak yang sudah mengajar selama bertahun-tahun.
"Nggak usah, ngapain tes. Mereka udah ngajar kok, berarti kalau mereka diterima mengajar, udah punya pengalaman. Berarti sudah mampu, untuk apa lagi kita tes? Ya kalau nggak usah lagi, kan gitu, mudah sih," tuturnya.
"Karena kan ini, kan kita kan mau katanya kasihan banget tuh guru-guru kita. Jakarta bisa kok kalau kita memang mau. Ini soal political will loh. Soal kemauan politik Pemprov DKI Jakarta," imbuhnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berbicara soal polemik guru honorer di Jakarta. Dia mengatakan Pemprov akan memenuhi hak-hak 4.000 guru honorer yang saat ini ada di Jakarta.
Heru Budi mempersilakan para guru honorer tersebut mengikuti seleksi kontrak kerja individu (KKI). Heru Budi mengatakan proses itu dilakukan sesuai Dapodik, termasuk bagi 107 guru honorer yang terdampak kebijakan 'pembersihan' atau 'cleansing'.
"Bahwa 4.000 itu kita akan proses. Itulah yang kita dorong untuk mereka mendapatkan haknya rekomendasi dari Dapodik," kata Heru Budi di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (21/7).
"Berikutnya, saya tidak cerita yang 107 ya, yang 107 itu sudah masuk dari yang 4.000," sambungnya.
Heru Budi menjelaskan rekomendasi Dapodik bagi guru honorer itu dibatasi sampai data guru honorer Desember 2023. Dia menjelaskan hal itu telah disepakati bersama oleh para kepala sekolah yang ada di Jakarta.
"Data itu harus ada cut off date-nya. Tadi sepakat kepala sekolah cut off date-nya Desember 2023," katanya.
(bel/idn)
