Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta. Penandatanganan ini meliputi pendaftaran tanah, asistensi pengadaan tanah, serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah.
Kolaborasi ini merupakan langkah strategis sebagai upaya perbaikan proses bisnis Sarana Jaya dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Direktur Utama Sarana Jaya Andira Reoputra dalam sambutannya menyebut MoU ini menandai dimulainya kerja sama dan asistensi yang lebih erat dalam menangani berbagai isu pertanahan yang kerap menjadi tantangan dalam pengembangan infrastruktur dan proyek strategis di wilayah DKI Jakarta.
"Kami sangat mengapresiasi dukungan dari BPN DKI Jakarta yang selama ini telah banyak membantu kami. Melalui MoU ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap langkah," ucapnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7).
Ia menambahkan melalui adanya asistensi dari BPN DKI Jakarta diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan dapat mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan sebagai upaya untuk membangun Jakarta dan penugasan Sarana Jaya terkait penyediaan hunian terjangkau.
"Sarana Jaya juga telah melakukan sertifikasi ISO 55001:2014 guna mengamankan aset dan memastikan keberhasilan bisnis," lanjutnya.
Asistensi dalam Pengadaan dan Penanganan Permasalahan Tanah
Asistensi pengadaan tanah adalah salah satu fokus utama dalam MoU ini. Hal ini mencakup pemberian panduan teknis dan legal dari BPN kepada Sarana Jaya dalam proses akuisisi lahan yang dibutuhkan untuk berbagai proyek pembangunan. Selain itu, asistensi tersebut juga disebut akan membantu Sarana Jaya dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi sengketa atau konflik.
Tak hanya itu, isu pertanahan menjadi lebih kompleks sekaligus menginventaris bersama tanah-tanah yang dimiliki Sarana Jaya nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem. Hal ini membuat terintegrasinya antara BPN dan Pemerintah Daerah.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Alen Saputra menyambut baik penandatanganan tersebut karena dinilai dapat mewujudkan kerja sama dalam pendaftaran tanah, asistensi pengadaan tanah, serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah.
"Dengan sinergi ini, kami berharap dapat membantu Sarana Jaya dalam mencapai target-target pengembangan mereka serta memberikan dampak positif bagi pembangunan di Jakarta," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa BPN DKI Jakarta siap memberikan dukungan penuh dalam bentuk tenaga ahli, konsultasi, dan layanan teknis lainnya untuk memastikan setiap proyek yang dijalankan Sarana Jaya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Acara ini juga disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono. Ia mengapresiasi kerjasama ini dan berharap aset yang dikelola dapat meningkatkan pendapatan perusahaan.
"Kami mengapresiasi upaya Perumda Sarana Jaya dalam mengamankan bisnis land banking di DKI Jakarta dan berharap aset yang dikelola dapat terjaga serta meningkatkan revenue perusahaan," ujarnya.
Nassarudin juga berharap Kanwil BPN DKI Jakarta dapat mendampingi niat baik yang telah Sarana Jaya lakukan demi perbaikan di masa yang akan datang.
MoU tersebut mencerminkan sinergi antara dua institusi penting di Jakarta dalam upaya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kota. Melalui pengelolaan pertanahan yang lebih baik dan berkelanjutan, Sarana Jaya dapat lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dan proyek strategis lainnya.
Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi model bagi BUMD dan lembaga pemerintah lainnya dalam membangun kemitraan yang produktif dan saling menguntungkan demi tercapainya tujuan bersama dalam membangun dan mendukung Jakarta menjadi kota global.
Acara penandatanganan tersebut berlangsung di Raka Meeting Room Pullman Hotel Jakarta dengan dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pengawas Sarana Jaya, Dewan Direksi Sarana Jaya dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran manajemen dari kedua belah pihak.
(anl/ega)