Komite I DPD RI melaksanakan pembahasan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dalam rapat tersebut, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti sejumlah masalah yang ada seperti over kapasitas hingga masih ada pungli.
"Masih adanya pungli. Jadi masih lemahnya moral itu ya. Pungli itu lah yang masih mewarnai di lapas dan rutan kita," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada rapat tersebut di gedung DPD RI, Jakarta, Senin (1/7/2024).
Boyamin menyarankan untuk mengatasi masalah tersebut harus diadakan kontak person untuk pelapor pelanggaran atau whistle blower. Dan juga harus adanya peningkatan kesejahteraan petugas.
"Dan ini mestinya untuk usulan menyediakan kontak person untuk whistle blower. Ya terakhir peningkatan kesejahteraan petugas," kata dia.
Masalah selanjutnya adalah lapas yang over kapasitas. Sehingga menimbulkan sempitnya ruang tahanan.
"Terus terjadinya over kapasitas. Kondisi permasalahan semakin sempitnya ruang hunian itu sudah pasti," sebut dia.
Boyamin mencontohkan sampai ada yang tidur dalam kondisi duduk. Over kapasitas itu juga disebabkan tahanan yang masuk lebih banyak dari pada tahanan yang bebas.
"Jadi yang tidur itu harus sampai ada yang duduk. Dan tidurnya gantian. Setiap 3 jam gantian, karena kalau untuk tidurnya juga susah. Jadi bebas lima yang masuk tujuh, atau sepuluh atau dua belas," ucapnya.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua I Komite I DPD RI Sylviana Murni dan Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. Hadir pula sejumlah anggota Komite I DPD RI lainnya.
Simak juga 'Saat Komisi III DPR RI Buka Peluang Revisi UU KPK Karena Banyak Komplain':
(ial/taa)