Kementerian Luar Negeri (Kemlu) buka suara soal peluang sipil dan organisasi kemasyarakatan ikut misi perdamaian di Gaza, Palestina. Kemlu menyebut pengiriman pasukan perdamaian masih menunggu resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
"Misi perdamaian PBB hanya baru akan diterjunkan setelah ada mandat PBB, melalui Resolusi DK PBB," kata Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri, Roy Soemirat, dalam keterangannya, Senin (17/6/2024).
Kemlu menyebut saat ini PBB belum membahas soal operasi perdamaian di Gaza. Menurutnya, prioritas saat ini adalah terciptanya perdamaian melalui gencatan senjata.
"Sejauh ini PBB belum membahas isu penggelaran PKO (peacekeeping operation) di Gaza. Adapun prioritas saat ini adalah mengupayakan terciptanya perdamaian melalui gencatan senjata (resolusi terbaru adalah 2735, beberapa hari lalu).
Lebih lanjut, Kemlu menyebut pengiriman misi PBB nantinya akan dilakukan jika waktunya sudah ditentukan. Roy menyebut pasukan yang dikirim untuk misi perdamaian itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
"Pengiriman misi PBB (baik terkait jumlah, komposisi, & jenis keahlian) pada saatnya nanti, selalu di sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," katanya.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya mengatakan warga sipil berpeluang bergabung dengan pasukan perdamaian untuk membantu warga Palestina di Gaza. Keterlibatan warga sipil disebut akan diatur oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
"Kemenlu yang akan mengatur ya," kata Agus dilansir Antara, Sabtu (15/6/2024).
Menurut Agus, salah satu satuan pasukan perdamaian yang akan dikirim adalah Batalion Zeni untuk membangun berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, rumah tinggal, tempat ibadah, dan tempat rehabilitasi.
Tempat-tempat tersebut nantinya akan diisi oleh para tenaga ahli di bidangnya untuk melayani warga Palestina. Agus mencontohkan tempat rehabilitasi yang membutuhkan tenaga ahli bidang pengobatan trauma atau trauma healing untuk para korban perang.
"Nah, untuk rehabilitasi butuh personel yang punya kemampuan psikologi untuk trauma healing. Mungkin bisa juga dari sipilnya," kata Agus.
Namun Agus tidak menjelaskan secara rinci prosedur apa yang harus dilewati warga sipil untuk bisa bergabung dalam pasukan perdamaian itu. Agus juga tidak menerangkan secara rinci persyaratan apa yang harus dipenuhi warga sipil bisa ikut misi perdamaian ke Gaza.
Simak juga 'Saat PMI Bikin Layanan Kesehatan Keliling di Kamp Pengungsian Khan Younis':
(lir/idh)