Pimpinan DPRD DKI Miris Ada Petisi Desak Kepsek Diganti

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra, Rani Mauliani menyebut seharusnya masalah di SMAN 65 Jakarta, di Jakarta Barat tak seharusnya muncul ke publik. Dia menyebut, masalah itu adalah masalah yang diselesaikan secara internal.

"Sebenarnya, permasalahan tersebut kan bisa dikomunikasikan secara internal terlebih dahulu. Agak miris melihat situasi sekarang yang dikit-dikit saling lapor, apalagi sampai petisi dari guru-guru yang bekerjasama dengan orang tua," kata Rani, Minggu (9/6/2024).

Rani pun membela pernyataan dari Kepala Sekolah SMAN 65 soal 'belajar adalah menghafal.' Menurutnya, pada akhirnya murid dites hafalan.

Baca juga: Respons Heru Budi soal Muncul Petisi Desak Kepala SMAN 65 Diganti

"Kalau misal guru-guru bilang menghafal adalah tahapan paling akhir, ya silahkan ciptakan suasana belajar yang sesuai. Tapi kan ujung-ujungnya juga menghafal. Dari kecil kita belajar juga dengan cara menghafal bahkan doa pun kita hafalkan," katanya.

Rani menyebut seharusnya kepala sekolah dan guru saling menjaga keharmonisan suasana sekolah. Sehingga, sekolah terasa nyaman untuk murid murid belajar. Dan peran dari orang tua murid

"Seharusnya kepala sekolah dan guru lah yang saling menjaga keharmonisan suasana sekolah agar sekolah terasa nyaman buat murid-murid belajar, dan peran ortu murid adalah membantu kelangsungan harmonis tersebut bukan mengintervensi," katanya.

Baca juga: Kepala SMAN 65 Jakarta Buka Suara Usai Didesak Diganti

Rani berharap Disdik DKI menyelesaikan masalah ini secara objektif. Sehingga, mengeluarkan kebijakan yang baik.

"Semoga Disdik bisa bersikap objektif dalam setiap penyelesaian masalah di sekolah. Tidak subjektif dalam menangani setiap aduan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, desakan lewat petisi itu muncul dari guru-guru yang menganggap tutur kata atau bahasa dari kepala sekolah (kepsek) yang tidak sesuai dengan budaya SMAN 65 Jakarta.

Baca juga: Guru Resah karena Kepala SMAN 65 Jakarta Bilang 'Belajar Itu Menghapal'

Indramojo menyebutkan petisi yang mendorong pencopotan dirinya dipicu seorang guru yang membeli karpet tanpa penganggaran. Dia lalu meminta para guru mengumpulkan uang untuk mengganti biaya pembelian karpet itu.

"Kalau dari iuran murid itu kan dilarang. Jadi saya minta opsi kepada teman-teman guru bagaimana menyelesaikannya, itu diselesaikan dengan patungan untuk menyelesaikan pembelian karpet yang dilakukan oleh guru kami," kata Indramojo dilansir Antara, Kamis (6/6).

Dia membantah petisi itu muncul karena kesalahan yang dia lakukan. Dia merasa difitnah.

"Itu tidak benar, jadi mungkin kekesalan hati Pak Abdulrohman ini, membuat petisi semacam itu, mengajak yang lain. Kalau saya katakan seperti difitnahlah," kata dia.

Simak juga 'PDIP Buka Peluang Kerja Sama dengan PKB Usung Anies di Pilgub Jakarta':

[Gambas:Video 20detik]

(aik/imk)