.webp)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melantik sejumlah jabatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Yasonna berpesan agar melakukan pengawasan yang lebih baik.
Pelantikan digelar Gedung Graha Pengayoman Kemenkumham, Kamis(6/6/2024). Pelantikan dilakukan untuk anggota PAW MPPN, MKNP, serta MKNW periode 2022-2025. Yasonna menyinggunya sejumlah pengaduan terhadap kinerja notaris.
"Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih baik, ketat terhadap notaris dalam melaksanakan tugasnya," kata Yasonna dalam sambutannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengawasan ini penting karena beberapa tahun terakhir ini kita semakin sering menerima pengaduan dari banyak pihak terkait permasalahan yang disebabkan oknum notaris yang tidak profesional," sambungnya.
Yasonna meminta para anggota yang dilantik menjalankan tugasnya dengan baik. Dia juga berharap anggota yang dilantik bertindak jujur dan responsif terhadap tuntutan dari masyarakat.
Usai acara pelantikan, Yassona menyinggung soal dualisme di kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dia menyebut konflik itu bisa menyebabkan terganggunya pelayanan publik.
"Kita berharap mereka selesaikan. Mereka berupaya berdamailah, nggak baik sama-sama orang hebat nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri," kata Yasonna lebih lanjut.
Yasonna mempertanyakan munculnya dualisme organisasi notaris itu. Yasonna menyebut tahun ini adalah tahun ke-10 baginya sebagai Menkumham. Dia tidak ingin meninggalkan masalah setelah masa jabatannya berakhir.
"Apa yang mendorong teman-teman sehingga begitu, tidak bisa mencari kesepakatan. Apa yang dikejar sih? I dont want to leave a problem among you, khususnya notaris," kata Yasonna.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum HAM Cahyo R Muzhar mengatakan konflik tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2022. Pihak Kemenkum HAM sudah berusaha menjembatani dengan melakukan mediasi.
Menurutnya peristiwa tersebut bermula saat pemilihan kongres. Kemudian dalam kongres tersebut beberapa anggota INI lainnya merasa tidak terfasilitasi.
"Setelah itu diputuskan di voting nasional. Tanpa biaya yang tinggi. Kami kerjasama dengan kominfo untuk membuat sistem pemilihan e-voting. Namun tetap memunculkan drama. Ada yang mengeluhkan," tuturnya.
(idn/idn)
