Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta. Hal ini untuk memperkuat transformasi digitalisasi pelayanan publik di Indonesia.
Diketahui, GovTech adalah lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi.
Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jokowi juga menyinggung sebanyak 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah yang perlu diintegrasikan.
"Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam 'jalan tol' untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital," ujar Jokowi dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).
Jokowi juga mengungkapkan bahwa lahirnya INA Digital ini merupakan langkah awal percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.
"Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan, pasca-peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut.
Menurutnya, beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.
Selama ini, kata dia, ketika warga butuh layanan A, maka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya menjadi berulang, padahal terdapat ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Hal ini mengakibatkan teknologi tidak menjadi mudah, namun mempersulit masyarakat.
"Maka sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya menyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut," kata Anas.
"Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir juga turut menyampaikan, pemilihan PERURI untuk menjalankan INA Digital berdasarkan pada portfolio digital yang kuat, terbukti dengan berbagai layanan pemerintahan digital yang sebelumnya sudah menjadi produk unggulan mereka.
Hal ini dikarenakan penugasan tersebut adalah pilihan yang tepat, dan nantinya dapat mendorong daya saing BUMN di sektor digital.
Menurutnya, INA Digital memastikan untuk mengedepankan kemudahan bagi masyarakat tanpa komplikasi yang rumit. Hal ini juga menjadi perbaikan atas proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur agar semua layanan bagi masyarakat bisa tepat sasaran.
"Peluncuran ini merupakan langkah awal bagi kami harus terus bekerja keras lagi untuk beberapa bulan kedepan untuk bisa memimpikan dan melakukan bahwa pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat itu nyata. Jadi tidak hanya slogan, tetapi sesuatu yang bisa diimplikasikan," lanjut Erick.
Diketahui, pada tahap awal, INA Digital berkolaborasi dengan sembilan kementerian/kembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, transaksi keuangan negara, aparatur negara, Portal Layanan Publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian.
Terdapat sembilan sektor prioritas yang dipilih langsung oleh Presiden Jokowi untuk diakselerasi keterpaduannya berdasarkan kesiapan rencana, infrastruktur, dan eksistensi penggunaannya.
Kemudian, adapun keterpaduan layanan digital yang efektif dapat menjadi terobosan penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang sederhana, mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah bertekad menghadirkan satu portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan yang menjadi rujukan masyarakat untuk menjawab kebutuhan pada perjalanan hidup setiap masyarakat, mulai dari pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, pergantian alamat, akses dan informasi bantuan sosial, dan masih banyak lagi.
(akd/ega)