Mitra Bisnis Saya Berbohong, Kasus Pidana atau Perdata?

Kerjasama investasi harus siap untung dan rugi. Tapi bagaimana bila ternyata si mitra bisnis malah berbohong? Apakah murni perdata atau bisa dikenakan delik pidana?

Demikian pertanyaan pembaca detik's Advocate, yaitu:

Mohon infonya pak.

Saya bermitra bisnis dengan partner. Awalnya semua baik-baik saja, saya dapat bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.

Tetapi sejak Desember 2023 uang modal saya sudah masuk dan dijanjikan cair dengan modal dan keuntungan maximal 3 bulan. Maret sudah kami tagih sampai Mei 2024 ini belum ada kejelasan. Alasan macam-macam.

Saya akhirnya investigasi bersama suami mendatangi tempat dana tersebut diinvestasikan. Ternyata selama Desember hingga saat ini CV tersebut tidak mendapat pekerjaan di sana. Dan direktur CV sudah membohongi kami.

Apakah bisa dipidanakan dan digugat untuk mengembalikan modal dan kerugian kami?

Terima kasih sebelumnya

NL

JAWABAN

Terima kasih atas pertanyaannya. Kasus kerjasama bisnis bisa didekati dalam dua kacamata hukum, yaitu hukum perdata murni atau dengan hukum pidana.

Kapan Kerugian Kerjasama Bisnis Murni Masalah Perdata?

Meski suarat sahnya perjanjian tidak mengharuskan ada perjanjian tertulis, tapi kami menganjurkan agar perjanjian bisnis kami sarankan dituangkan dalam perjanjian tertulis untuk memudahkan pembuktian di kemudian hari apabila ada sengketa. Bisa dibuat di bawah tangan atau otentik. Agar lebih kuat perjanjian itu, sebaiknya dibuat secara otentik di depan notaris.

Apabila dalam suatu perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan maka disebut sebagai cidera janji (wanprestasi). Mengutip dari Yahya Harahap:

"Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Perjanjian yang dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya".

Bentuk-bentuk daripada wanprestasi pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi tersebut bisa menuntut pemenuhan perjanjian seperti pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi.

Akan tetapi, perbuatan dikualifikasikan sebagai Wanprestasi patut untuk dilakukan upaya-upaya iktikad baik oleh Saudara. Upaya iktikad baik tersebut adalah dengan memberikan peringatan. Memberikan peringatan kepada rekan bisnis Saudara, dengan cara melayangkan surat peringatan atau surat perintah (atau biasa disebut "Somasi") untuk menjalankan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPer, yang menyatakan:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Mahkamah Agung (MA) dalam berbagai putusannya berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, di mana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan.

Suatu perkara yang diawali dengan adanya hubungan keperdataan, seperti perjanjian, dan perbuatan yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat, maka perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana. Namun demikian tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan.