.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Ia menyebut kegiatan ini merupakan wadah sinkronisasi perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam kegiatan bertajuk 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan' di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta, Tito menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
Menurutnya, prinsip top down maupun bottom up merupakan implementasi dari upaya sinkronisasi dokumen perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Tito memaparkan prinsip top down dalam perencanaan pembangunan mengacu pada instansi pemerintahan yang berada di tingkat atas yang diikuti oleh instansi di bawahnya. Sedangkan bottom up berfokus pada mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan usulan dari tingkat bawah yang dilanjutkan ke tingkat atas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namanya musyawarah jadi kita (harus) bermusyawarah antara pusat dan daerah untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten/kota," ungkap Tito dalam keterangan tertulis, Senin (6/5/2024).
"Kita harus ingat bahwa tahun ini adalah tahun terakhir masa pemerintahan 2019-2024, berarti kita sudah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," imbuhnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan salah satu indikator keberhasilan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah adalah optimalnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik dalam pendapatan maupun belanja. Selain merealisasikan belanja yang tepat sasaran, ia menyebut pemda juga perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Jadi jangan hanya mikirin bagaimana caranya habisin APBD, no, tapi bagaimana untuk membuat APBD itu postur PAD-nya meningkat," tegasnya
Dalam rangka meningkatkan PAD, kata Tito, pemda perlu menghidupkan sektor swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan mempermudah perizinan, memperjelas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan mempermudah pembuatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Kita membuat birokrasi menjadi lebih mudah untuk swasta hidup, uang APBD itu hanya untuk memancing swasta bangkit," ujarnya.
Tito pun berharap pemda dapat menyusun perencanaan pembangunan yang baik, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Mudah-mudahan nanti Musrenbangnas ini bisa betul-betul menjadi bekal teman-teman (pemda) untuk menyusun dokumen perencanaan, baik yang jangka menengah lima tahunan, RPJMD, maupun RKPD daerah masing-masing," pungkasnya.
