.webp)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) agar menyusun perencanaan gerakan menanam dengan baik. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan upaya ini dibutuhkan untuk mengendalikan laju inflasi di daerah.
"Ada beberapa hal yang dari minggu ke minggu yang perlu kita perhatikan bahwa bapak/ibu sekalian kepala daerah, kami sangat berharap bahwa upaya-upayanya bisa dari minggu ke minggunya semakin baik untuk melakukan perencanaan, terutama berkaitan dengan penanaman," ujarnya Tomsi dalam keterangannya, Senin (6/5/2024).
Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Tomsi mengungkapkan gerakan menanam sejumlah komoditas harus direncanakan dengan baik agar dapat berjalan berkesinambungan. Saat ini, beberapa daerah sudah melakukan penanaman, tapi belum memberikan hasil signifikan karena kurang terencana dengan baik. Hingga per 6 Mei 2024, baru ada 242 kabupaten/kota yang melaksanakan gerakan tersebut.
"Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengimbau (pemda) untuk bisa melakukan suatu perencanaan," jelasnya.
Tomsi menambahkan, pemda dapat melibatkan pihak ketiga dalam menyusun perencanaan gerakan menanam. Terutama untuk penanaman sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian, seperti bawang merah, cabai, dan jagung. Pasalnya, komoditas tersebut kerap mengalami kenaikan harga di banyak daerah, sehingga perlu upaya penanganan.
"Separuh lebih ya kita masih mengalami kenaikan-kenaikan harga cabai, bawang, yang secara teorinya harusnya teman-teman di daerah dapat mengatasi itu dengan melakukan gerakan menanam," ungkap Tomsi.
Tomsi menilai gerakan menanam perlu terus ditekankan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Menurutnya, gerakan tersebut seharusnya dapat membantu daerah dalam mengendalikan harga berbagai komoditas jika dilakukan dengan baik.
(ncm/ega)
