.webp)
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyalurkan dana nyaris Rp 1 miliar demi lembaga layanan pendamping perempuan korban kekerasan seksual, yakni woman crisis center yang dibiayai secara swakelola. Dana disalurkan lewat lembaga bernama Pundi Perempuan.
Berdasarkan siaran pers Komnas Perempuan, Selasa (26/3/2024), Komnas Perempuan melakukan penandatanganan kontrak swakelola tipe 3 untuk membiayai layanan pendamping perempuan tersebut pada tahun anggaran 2024.
Pembiayaan swakelola tipe 3 berarti pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan itu memerlukan keterlibatan organisasi masyarakat yang mampu. Swakelola tipe 3 direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola. Demikian dilansir situs Kementerian Keuangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena Komnas Perempuan melalui pengelolaan swakelola tipe 3 menyalurkan dana Rp 998.100.000 (Sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) untuk mendukung Program Pundi Perempuan yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Jambi, Bengkulu, Maluku, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta," tutur Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Ch Salampessy, dalam sambutan acara penandatanganan kontrak.
Pundi Perempuan lahir dari sebuah gerakan bersama untuk merespon penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diinisiasi pembentukannya oleh Komnas Perempuan pada 2001. Gerakan bersama tersebut berkembang dengan skema Pundi Perempuan sebagai wadah penggalangan sumber daya yang diharapkan memiliki sistem yang tertata sejak menggalang, menyalurkan serta membangun kemandirian bagi lembaga pengada layanan sebagai pendamping perempuan korban kekerasan baik pendampingan hukum, pemulihan psikologi dan psikososial.
Komnas Perempuan juga mendapat dukungan dari Uni Eropa untuk 2024 ini. Sita Supomo selaku Pjs Direktur Eksekutif Yayasan IKa menyampaikan bahwa hingga kini sudah 140 lembaga yang telah menerima manfaat dana Pundi Perempuan.
"Paket Pengadaan Program Pundi Perempuan untuk Penguatan Kapasitas Lembaga Pengada Layanan Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Tahun Anggaran 2024' diharapkan Komnas Perempuan menjadi pendorong bagi pemerintah untuk memberikan dukungan yang memadai terhadap lembaga pendamping atau layanan perempuan korban kekerasan di daerah. Melalui inisiatif ini, diharapkan juga akan tercipta model dukungan yang efektif agar bisa diakses oleh lebih banyak lembaga layanan perempuan korban kekerasan, serta memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang inklusif, responsif dan berkelanjutan.
Situasi kekerasan terhadap perempuan terus marak dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini terdokumentasi dalam Catahu 2023 Komnas Perempuan yang baru saja diluncurkan pada 7 Maret 2024 lalu. Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan ke Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis mendominasi dengan jumlah sebesar 3.498 atau 41,55 persen, diikuti dengan kekerasan fisik sebesar 2.081 atau 24,71 persen, kekerasan seksual sebesar 2.078 atau 24,69 persen, dan kekerasan ekonomi sebesar 762 atau 9,05 persen. Sementara itu, dari data lembaga layanan didominasi oleh kekerasan seksual sebesar 2.363 atau 34,80 persen, diikuti dengan kekerasan psikis sebanyak 1.930 atau 28,50 persen, kekerasan fisik sebesar 1.840 atau 27,20 persen, dan kekerasan ekonomi sebesar 640 kasus atau 9,50 persen.
Lihat juga Video 'Komnas HAM soal Urgensi RUU PPRT Harus Segera Disahkan':
