Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyinggung lembaga baru dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) belum tentu menyelesaikan masalah. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebutkan perlunya peran Dewan Aglomerasi yang dipimpin oleh wakil presiden.
"Karena Jakarta bukan lagi ibukota, maka Jakarta perlu menjadi provinsi yang punya nilai tambah yang tinggi, biar dia bisa bersaing menjadi kota global," kata Mardani, kepada wartawan, Rabu (13/3/2024).
Mardani mengatakan untuk terus bisa bersaing Jakarta perlu berkoordinasi dengan wilayah penyanggah yakni Jabodetabek. Terlebih menurut Mardani banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Jakarta, salah satunya yakni banjir dan macet.
"Nah untuk bisa bersaing, Jakarta nggak bisa dengan dirinya. Misalnya urusan banjir nggak kelar, Depok harus dilibatkan, Bogor harus dilibatkan. Urusan sampah nggak kelar, urusan transportasi tetap macet, nah untuk mengurainya harus ada koordinasi dengan wilayah penyanggah Jabodetabek," tuturnya.
Wilayah penyanggah Jakarta sendiri diketahui merupakan daerah otonom yang berwenang mengatur urusan daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu, Mardani mengatakan diperlukan adanya struktur di atasnya untuk menjembatani koordinasi.
"Karena masing-masing daerah otonom, 'nggak bisa dong kamu ngatur saya'. Akhirnya yang terjadi kaya sekarang nih, TransJakarta dia mentok di Cakung dia nggak bisa ke Bekasi, orang Bekasi tetap aja naik mobil, di selatan mentok di Lebakbulus nggak bisa ke Ciputat," kata Mardani.
"Nah harus ada aturan yang menemukan koordinasi, nah jadi nanti kawasan aglomerasi itu. Ketika mulai koordinasi harus ada struktur di atasnya yang bisa untuk membantu menjembatani," sambungnya.
Terkait wapres yang menjadi pemimpin Dewan Aglomerasi, Mardani mengatakan hal ini lantaran nantinya banyak kementerian dan menko yang terlibat dalam koordinasi.
"Kalau ini udah nggak jadi Ibukota kemudian nggak diatur ya mendem. Nah kenapa Wakil Presiden, karena banyak kementeriannya, kementerian PUPR terlibat, kementerian pertahanan terlibat, kementerian dalam negeri terlibat, menko juga," ujarnya.
Simak halaman selanjutnya
Saksikan Video 'Saat RUU DKJ Dapat Respons Dingin Anies dan Mahfud':
(dwia/isa)