.webp)
Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta Ari Aprian Harahap menyoroti isu seputar pencabutan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Isu ini tengah mencuat dan menjadi viral di berbagai platform media sosial.
Ari meminta masyarakat agar waspada terhadap isu yang berkembang di media sosial. Terlebih, menurutnya, masyarakat juga perlu bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas.
"Masyarakat perlu waspada terhadap isu yang berkembang di social media, dan jangan terburu-buru menarik kesimpulan sebelum mendapatkan informasi yang akurat," ujar Ari dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Ari menjelaskan yang sebenarnya terjadi bukanlah pencabutan KJMU, melainkan terdapat penyesuaian data penerima KJMU oleh Pemprov DKI.
Penyesuaian ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kategori layak yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya, yakni Februari dan November 2022, serta Januari dan Desember 2023.
Sebab, pendataan penerima sangat penting karena sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan. Menurutnya, KJMU rentan berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
"Kalau kita pahami, tujuan dari penyesuaian ini adalah agar program beasiswa dapat disalurkan dengan lebih efektif, tanpa adanya risiko penyalahgunaan oleh oknum tertentu," tutupnya.
