Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menyatakan dirinya mendukung penuh upaya percepatan percepatan transformasi digital pemerintahan. Hal ini sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden beberapa waktu lalu.
Luhut menilai upaya transformasi layanan digital merupakan fondasi dalam mempercepat pembangunan RI, baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
"Kalau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini berjalan maka akan membuat perubahan mendasar dalam meningkatkan kemajuan Indonesia menjadi lebih cepat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/1/2024).
Sebelumnya Presiden Jokowi telah menyetujui transformasi BUMN Peruri menjadi GovTech atau tim pengelola digital pemerintah. Kehadiran GovTech telah diatur dalam Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diteken Presiden pada Desember 2023.
Sementara itu dalam Rapat Tindak Lanjut Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kabupaten Badung yang digelar Jumat (12/1), Anas mengungkapkan rencana pembahasan Digital ID dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Serta (rapat) dengan Kementerian BUMN terkait transformasi BUMN Peruri menjadi GovTech Indonesia," jelasnya.
Anas menerangkan dalam Sidang Kabinet Paripurna Jokowi menekankan sejumlah langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah. Pertama, RI harus segera memiliki layanan digital terpadu yang tidak terpisah-pisah seperti selama ini.
"Layanan terpadu tersebut harus berbasis kebutuhan pengguna (user centric), bukan dengan pendekatan per instansi pemerintah," imbuhnya.
Kedua, akselerasi transformasi digital layanan pemerintah melalui transformasi struktural BUMN Peruri menjadi "GovTech" alias tim pengelola digital pemerintah. Ketiga, Jokowi menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi di semua lini.
"Transformasi digital pemerintahan tentu membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan dedikasi untuk bekerja sama lintas sektor dengan melepas ego demi memastikan Indonesia siap menjadi negara terdepan dalam transformasi digital," tuturnya.
Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menyebut kerja kolaboratif diperlukan untuk memperkuat 3 tiga fondasi transformasi digital, yaitu Digital ID (Identitas Kependudukan Digital), digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan.
Keempat, perlindungan data pribadi.
"Perintah Bapak Presiden yang juga jadi concern utama adalah keamanan data. Kematangan keamanan data harus dijamin atau dijaga dengan merujuk standar internasional sesuai best practice yang telah digunakan di berbagai negara," lanjutnya.
Langkah selanjutnya koordinasi penerapan sembilan layanan prioritas yang akan dikonsolidasikan, diantaranya layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment, dan layanan aparatur negara.
(akd/ega)