Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah memberhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menyebut pemberhentian Firli itu sebagai angin segar dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
"Dengan sudah keluarnya Kepres mengenai pemberhentian Firli Bahuri maka secara resmi Firli Bahuri bukan lagi ketua KPK. Hal ini tentu angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Sehingga diharapkan Pimpinan KPK maupun pegawai KPK sudah tidak lagi berada di bayang-bayang Firli Bahuri sehingga karena berhenti dia sudah putus hubungan pekerjaan, rekan kerja maupun atasan bawahan," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/12/2023).
Yudi menilai keputusan Jokowi sudah tepat dengan memasukkan dasar pemberhentian Firli Bahuri yaitu salah satunya putusan Dewas KPK yang menghukum sanksi etik berat Firli. Diketahui, Firli diminta Dewas KPK untuk mundur dari pimpinan KPK karena terbukti perbuatannya tidak melaporkan LHKPN secara benar, bertemu pihak berperkara di KPK yakni Syahrul Yasin Limpo dan juga terkait penyewaan rumah di Jalan Kertanegara 46, Jakarta Selatan.
"Sehingga walau tidak ada kata pemberhentian tidak hormat, karena memang tidak diatur pemberhentian hormat dan tidak hormat dalam UU KPK namun dengan memasukan putusan dewas sebagai salah satu pertimbangannya maka sudah tercatat Firli menjadi ketua KPK yang berhenti karena pelanggaran etik berat," ucap Yudi.
Lebih lanjut, Yudi menyebut bahwa walaupun sudah diberhentikan dari KPK tapi status pidana Firli masih tetap ada dan prosesnya berlanjut di Polda Metro Jaya. Dia berharap KPK ke depan akan lebih baik tanpa Firli.
"Masih banyak permasalahan korupsi yang harus diatasi misal terkait pemiskinan koruptor, perampasan aset dan penguatan KPK," ujarnya.
(fas/zap)