Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar Pemprov DKI melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) membuka posko untuk menerima aduan warga mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Langkah itu dilakukan untuk menekan kasus KDRT di Jakarta.
Posko tersebut diusulkan ada di tingkat Rukun Warga (RW) dan para petugasnya dibekali pengetahuan mengenai penanganan yang perlu dilakukan bagi korban KDRT, dan mencegah hal buruk pasca terjadinya KDRT.
"Dengan adanya posko di tingkat RW, nantinya petugas bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga bisa tau kondisi yang dialami. Sebenernya menurut saya kejadian ini banyak terjadi tapi tidak terungkap, maka rajin-rajinlah bersosialisasi dan dengarkan keluhan masyarakat," kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).
Dia turut meminta Dinas PPAPP menyediakan psikiater dan psikolog pada setiap posko untuk memberikan penyuluhan tentang rumah tangga, mendampingi hingga menyembuhkan trauma para korban yang mengalami KDRT.
"Jadi kalau ada apa-apa bisa lari ke tempat situ, nah itu kan harus dekat dengan masyarakat. Kalau di tingkat Kecamatan kan kejauhan dia, cakupannya dikecilin lagi, kalau bisa di pos RW harus ada," tuturnya.
Dia juga mengimbau para korban KDRT untuk segera melaporkan dan tidak malu ataupun takut saat mendapat KDRT. Menurutnya, dengan begitu diharapkan dapat meminimalisir kasus dan korban kekerasan.
"KDRT ini kan memang agak susah ya, ada yang takut melaporkan, ada yang takut untuk dibawa ke permukaan, malu dan lain-lain ya," tutup Iman.
Sebagai informasi tambahan, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan Jakarta menduduki peringkat ketiga dengan kasus terbanyak di Indonesia dengan jumlah 781 kasus periode 1 Januari hingga 20 Juni 2023.
Simak juga 'Ibu dari 4 Anak yang Tewas di Jaksel Dirawat di RS karena KDRT':
(akn/ega)