.webp)
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi bertajuk Serukan Perjuangan Keadilan Iklim di depan Istana Merdeka. Aksi itu merespons kehadiran pemerintah Indonesia dalam acara Conference of the Parties 28 (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
Pantauan detikcom di kawasan Taman Pandang Istana, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2023) massa aksi membawa sejumlah atribut aksi seperti banner dan poster. Adapun isinya terkait dengan penyelamatan lingkungan dan perubahan iklim.
"FIGHT FOR CLIMATE JUSTICE."
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"TIDAK ADA YANG SEHAT DI KOTA BERACUN."
"KEADILAN IKLIM UNTUK PULAU PARI," tulis poster-poster yang dibawa dalam aksi itu.
 Koalisi Masyarakat Sipil demo di depan Istana Merdeka, 9 Desember 2023. (Rumondang Naibaho/detikcom) |
Kepala Divisi Keterlibatan Publik Walhi Adam Kurniawan dalam orasinya mengatakan kehadiran pemerintah dalam konferensi tersebut bukan untuk menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk mengobral sumber daya alam Indonesia.
"Di sana (COP28 Dubai) Jokowi melobi para pemodal untuk melanjutkan proyek food estate, IKN, untuk melanjutkan industri ekstraktif yang selama ini menjadi pilihan utama pemerintah. Padahal nyata hal tersebutlah yang menyebabkan krisis iklim dan yang paling berdampak adalah rakyat," kata Adam.
| Koalisi Masyarakat Sipil demo di depan Istana Merdeka, 9 Desember 2023. (Rumondang Naibaho/detikcom) |
Adam menuturkan kerusakan lingkungan dari berbagai proyek pemerintah menyebabkan bencana ekologis bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, hal itu turut menghilangkan sumber kehidupan masyarakat.
"Kenyataannya, sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri ini terus diobral, terus dijual untuk investasi berskala besar yang akibatnya bisa kita ketahui bersama, setiap tahun terjadi bencana ekologis bertubi-tubi, rakyat kehilangan sumber-sumber kehidupannya," ungkapnya.
Karena itu, dia bersama Koalisi Masyarakat Sipil merasa tak bisa tinggal diam dengan langkah yang diambil pemerintah. Sebab, kata dia, gagasan yang dibawa pemerintah hanya mewakili kepentingan oligarki.
"Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa tinggal diam. Kita tidak boleh membiarkan hanya pemerintah yang mengeluarkan suara terkait pentingnya penyelamatan lingkungan di republik kita ini," ucap Adam.
"Aksi ini untuk menegaskan bahwa suara-suara yang dibawa oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi sama sekali tidak mewakili kepentingan rakyat Indonesia, sama sekali tidak mewakili sumber-sumber penghidupan yang menjadi hak bagi seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya.
Dia menilai solusi-solusi yang disuarakan pemerintah hanya sebagai kata-kata penenang. Yang pada akhirnya, kata dia, akan merampas ruang hidup rakyat.
"Kita tahu sejumlah solusi iklim palsu terus disuarakan oleh pemerintah. Negosiasi yang dilakukan pemerintah harusnya memastikan keselamatan rakyat Indonesia, harusnya bisa menjamin keselamatan warga yang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin hari semakin terancam untuk tenggelam," jelasnya.
"Harusnya memperhatikan nasib orang-orang yang ada di pelosok, di pinggir hutan yang tanahnya dirampas, ditambang, dijadikan perkebunan kelapa sawit besar. Mestinya negosiasi terkait lingkungan, terkait perubahan iklim adalah menghentikan investasi yang menyebabkan perampasan ruang hidup rakyat," pungkas Adam.
Tonton juga Video: Semangat Kolaborasi PLN dalam Transisi Energi di COP28
