.webp)
Demi kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza Palestina, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) berharap DK PBB segera mengambil keputusan atas surat itu dan Amerika Serikat (AS) hingga Rusia tidak memveto keputusan baik untuk Gaza.
"Dengan surat Sekjen PBB tersebut, diharapkan dalam waktu dekat Dewan Keamanan PBB akan mengambil langkah penting terkait situasi di Gaza," kata juru bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (8/12/2023).
Indonesia mendukung langkah Guterres menyurati DK PBB demi melindungi Gaza. Soalnya, situasi di Gaza semakin memprihatinkan serta mengancam keamanan internasional juga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah kirim surat ini cukup langka diambil Sekjen PBB karena baru tiga kali dilakukan sepanjang usia PBB. Sekjen Guterres baru kali ini menggunakan mekanisme surat semacam itu sebagaimana diatur pada Pasal 99 Piagam PBB.
Bila nantinya DK PBB mengadakan rapat untuk menindaklanjuti surat Sekjen PBB, keputusan DK PBB yang dihasilkan haruslah berpihak pada kemanusiaan di Gaza, dan anggota tetap DK PBB janganlah menggunakan hak vetonya. Bila mereka menggunakan hak veto, tak ada gunanya keputusan DK PBB itu. Anggota tetap DK PBB ada lima, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, RRC, dan Rusia. Mereka punya hak veto membatalkan suatu resolusi.
"Menlu RI terus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang dianggap memiliki pengaruh di DK PBB untuk meyakinkan agar tidak ada negara Anggota Tetap DK PBB yang menggunakan hak vetonya," kata Lalu M Iqbal.
Isi surat Sekjen PBB Guterres ke Presiden DK PBB dinyatakan Kemlu RI sudah sejalan dengan sikap RI. Sikap RI sudah disampaikan Menlu RI Retno Lestari Priansari Marsudi di PBB pada 24 Oktober lalu serta di berbagai forum.
Mengupayakan perdamaian di Gaza, Menlu Retno sudah melakukan pembicaraan via telepon dengan Menlu Uni Eropa pada 7 Desember lalu. Retno juga melakukan pertemuan dengan para dubes Uni Eropa di Jakarta pada tanggal tersebut. Hari ini, 8 Desember, Retno bertemu dengan Dubes Prancis dan isu Gaza turut menjadi pembahasan.
Sekilas soal surat itu
Dikutip dari situs PBB, surat Sekjen PBB ke Presiden DK PBB tersebut tertanggal 6 Desember 2023. Dalam surat tersebut, Guterres menyampaikan kecemasannya terkait situasi Gaza yang memprihatinkan sambil mengingatkan Pasal 99 Piagam PBB.
Menurut Guterres, permusuhan selama lebih dari delapan minggu di Gaza dan Israel telah menciptakan penderitaan manusia yang mengerikan, kehancuran fisik, dan trauma kolektif di seluruh Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina.
Guterres mengatakan saat ini menghadapi risiko runtuhnya sistem kemanusiaan. Bahkan situasi tersebut bisa dengan cepat memburuk menjadi sebuah bencana. Oleh karena itu, ia meminta Dewan Keamanan PBB menghindari dampak situasi yang lebih buruk dengan menyerukan gencatan senjata.
"Komunitas internasional mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan seluruh pengaruhnya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mengakhiri krisis ini. Saya mendesak anggota Dewan Keamanan mendesak guna mencegah bencana kemanusiaan," tulis Sekjen PBB Guterres.
"Saya mengulangi seruan saya agar gencatan senjata kemanusiaan diumumkan. Ini mendesak. Penduduk sipil harus terhindar dari bahaya yang lebih besar. Dengan gencatan senjata kemanusiaan, sarana untuk bertahan hidup dapat dipulihkan, dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan aman dan tepat waktu di seluruh Jalur Gaza," tulisnya.
(dnu/imk)
