Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Elly Rachmat Yasin mengkritik kebijakan pemerintah yang akan membebaskan bea masuk impor beras. Hal itu menurutnya bisa merugikan petani.
Diketahui, pemerintah memutuskan untuk menanggung bea masuk beras impor senilai Rp 450 per kilogram. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/).
"Pembebasan bea masuk impor beras itu sangat disayangkan karena bisa membuat harga gabah panen akan murah," ujar Elly Rachmat dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/11/2023).
Elly menambahkan harga gabah yang murah itu akan mengurangi keuntungan para petani. Sementara para petani tengah menghadapi el Nino. Untuk itu, dia meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pembebasan bea masuk impor beras.
"Jangan sampai pembebasan bea masuk impor beras itu justru merugikan petani yang panen padinya sedang surplus," tegasnya.
Elly kemudian mencontohkan petani di Purwakarta yang mengalami surplus beras mencapai 59.712 ton. Hal yang sama juga terjadi di Kalimantan Barat yang kembali surplus beras sebanyak 190.002 ton.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan untuk mengambil beras dari petani, bukan malah membebaskan bea masuk impor beras.
"Insentif untuk pembebasan bea masuk itu lebih baik digunakan untuk insentif untuk petani, sehingga bisa lebih meningkatkan produksinya," tutupnya.
(akd/akd)