.webp)
Pemerintah Kota, KPU, dan Bawaslu Kota Semarang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Lobby kantor Wali Kota Semarang, Kamis (9/11) malam.
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom, serta Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, serta disaksikan jajaran Forkopimda.
Hevearita mengatakan pihaknya selalu mendukung tahapan Pemilu dan Pilkada di Semarang. Dengan adanya penandatangan NPHD, diharapkan segala kegiatan baik di KPU maupun di Bawaslu bisa berjalan lancar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penandatanganan ini sesuai instruksi Mendagri agar segera menandatangani NPHD untuk mendukung berjalannya Pilkada 2024 nanti," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/11/2023).
"Dana hibah penyelenggaraan pemilu ini masuk di anggaran perubahan Pemkot Semarang. Pada awal 2023 lalu, kami diminta menganggarkan kebutuhan-kebutuhan dari KPU maupun Bawaslu," lanjutnya.
Wanita yang akrab disapa Mbak Ita ini menjelaskan hibah untuk pelaksanaan Pemilu 2024 yang diberikan kepada KPU sebesar Rp 79 miliar, sedangkan untuk Bawaslu sebesar Rp 17 miliar.
Sementara Henry mengatakan penandatanganan tersebut telah sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penandatanganan NPHD. KPU saat ini masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur mengenai tahapan.
"Kami selesaikan administrasinya dulu, mengenai NPHD-nya dan administrasinya kita selesaikan setelah penandatanganan. Nantinya dana ini akan dilakukan pencairan 14 hari sesuai Permendagri 41 Tahun 2020. Di situ ada mekanisme pencairan 40 persen dan 60 persen," ungkapnya.
Henry mengungkapkan besaran dana hibah Pemkot Semarang kepada KPU yakni sebesar Rp 79.764.419.000.
"Kami KPU Kota Semarang mengapresiasi Pemerintah Kota Semarang yang dengan sigap melakukan NPHD dan menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024," katanya.
Di sisi lain, Arief Rahman mengatakan Bawaslu akan mendapatkan anggaran yang bersumber dari dana hibah sebesar Rp 17,1 miliar. Adapun dana hibah ini akan digunakan sebagai anggaran operasional mulai dari jajaran di tingkat kecamatan dan Panwaslu kelurahan.
"Di pemilihan kepala daerah 2024 nanti, kami sudah mendapatkan anggaran hibah dari Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 17,1 miliar," katanya.
"Operasional jajaran di Panwaslu kecamatan dan kelurahan. Kalau untuk honorarium pengawas TPS itu sharing dengan provinsi," imbuh Arief.
Tak hanya itu, lanjut Arief, beberapa kegiatan lain seperti sosialisasi, penyamaan persepsi, koordinasi dan evaluasi juga menggunakan anggaran hibah tersebut.
"Untuk tahapan selanjutnya, kami masih menunggu PKPU RI. Sampai hari ini belum ada, kami masih menunggu regulasi. Kalau berdasarkan NPHD, setelah penandatanganan, anggaran sebesar 40 persen ini akan dicairkan ke dalam bank penerima hibah," pungkas Arief.
(prf/ega)
