.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan peran gubernur sebagai akselerator reformasi birokrasi (RB) berdampak, baik dari sisi manajemen ASN, transformasi digital, dan pelayanan publik di berbagai pemerintah kabupaten/kota.
"Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar reformasi birokrasi lebih memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan bukan hanya tumpukan kertas. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka birokrasi harus lincah dan cepat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/11/2023).
Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Provinsi Jambi. Kemudian, Anas menerangkan sebagai engine for development, baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun menegaskan sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan pembangunan nasional yang diharapkan seluruh masyarakat.
Mantan Kepala LKPP ini menyampaikan saat ini RB dibagi menjadi double track, yakni RB General dan RB Tematik. Adapun RB Tematik berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan inflasi, digitalisasi pemerintahan, dan prioritas aktual presiden.
Berkaitan dengan hal tersebut, ia pun mengatakan para gubernur yang berperan sebagai perpanjangan pemerintah pusat/wakil pemerintah pusat di daerah, harus menjadi akselerator dalam pelaksanaan RB.
Menurutnya, hal tersebut dapat mendorong pelaksanaan RB agar berdampak kepada percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, serta berbagai prioritas pembangunan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di provinsi masing-masing.
Lebih lanjut, Anas juga menyampaikan sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, digitalisasi menjadi salah satu cara memperbaiki birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurutnya, penyelenggaraan SPBE dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses layanan publik. Selain itu, dengan penyelenggaraan SPBE yang baik, maka akan dapat menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, dan indeks penegakan hukum.
"Kuatnya kepemimpinan digital menjadi main driver kesuksesan transformasi digital. Di samping itu, rekrutmen talenta digital (termasuk dari sektor swasta), fokus pada kebutuhan pengguna (citizen centric), revolusi digital di seluruh lini, sinergi antara strategi digital dan strategi data juga menjadi faktor kunci kesuksesan transformasi digital," ucapnya.
(akn/ega)
