.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membahas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Government Technology (GovTech), dengan dukungan aktif dari praktisi digital yang turut berperan dalam merumuskan strategi untuk mempercepat perubahan digital dalam layanan publik di Indonesia.
Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemangku kebijakan pemerintah dan para pakar teknologi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengimplementasikan perubahan positif dalam layanan publik.
"Masukkan dari teman-teman praktisi dan ahli digital semakin mendetailkan arah percepatan transformasi digital pelayanan publik," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (7/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, praktisi teknologi Ainun Najib memberikan pandangan terkait dengan penerapan GovTech dalam pengembangan SPBE di Indonesia. Menurutnya, penerapan GovTech akan membawa perubahan positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik di Indonesia.
"Sekarang kita jadi terbuka jalannya, jadi cerah sekali dengan adanya (Rancangan) Peraturan Presiden tentang GovTech ini. Teknologi digital ini kuncinya di talenta, dan talenta itu realitanya memang harus bisa kompetitif, atraktif bahkan dengan swasta. Dan dalam hal ini kita butuh GovTech," ujar Ainun.
Ainun mengatakan kunci dalam pengembangan SPBE adalah penerapan pendekatan user-centric, yang berarti SPBE harus berfokus pada kebutuhan warga. Layanan publik yang dijalankan oleh birokrasi harus memiliki sistem yang terintegrasi dengan baik untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.
"Kalau jadi user-centric diimplementasi oleh GovTech yang terpadu terpusat. Satu saja sistemnya tidak harus aplikasi, mungkin dengan open API dan standardisasi interoperabilitas antar-sistem lalu kemudian itu mengintegrasikan," ungkap Ainun.
Ainun juga menekankan SPBE adalah kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana penerapan e-government yang semakin terpadu akan menjadi kunci dalam mendorong kemajuan negara.
"SPBE itu kunci buat kemajuan Indonesia ke depannya. Apalagi kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 itu sudah wajib SPBE atau e-govt yang semakin terpadu," katanya.
(prf/ega)
