Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, terus berupaya melakukan transformasi digital melalui sejumlah inovasi. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik secara maksimal.
Kepala BLUD Jakarta Smart City Yudhistira Nugraha mengatakan, ada sejumlah langkah yang diambil untuk melakukan transformasi digital di Jakarta. Di antaranya, membangun infrastruktur digital, masyarakat digital, pemerintah digital, dan ekonomi digital.
Dia mengungkapkan, langkah untuk mendorong transformasi digital di Jakarta tidak terlepas dari statusnya sebagai kota metropolitan. Dengan demikian, Jakarta harus memiliki solusi efektif dan efisien untuk kemakmuran warganya.
"Dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi demi memaksimalkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, Jakarta Smart City mengadopsi konsep kota pintar dengan menerapkan enam indikator, meliputi smart governance, smart economy, smart environment, smart people, smart mobility, dan smart living. Khusus smart governance merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan fasilitas perubahan, serta perkembangan sosial yang lebih baik," tutur Yudhistira dalam keterangan tertulis, Selasa (7/11/2023).
Sementara itu, untuk smart economy, pihaknya berupaya untuk membuka peluang usaha baru, sehingga lapangan pekerjaan bisa tersedia, sekaligus mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
"Sebagai contoh, dikeluarkan regulasi ekonomi strategis yang dibuat untuk mendorong perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dan industri kreatif," jelasnya.
Adapun smart environment, yakni menghadirkan kegiatan yang bisa melindungi ekosistem lingkungan, seperti waste management, water management, dan energi alternatif yang ramah lingkungan.
"Smart people, aktor utama dalam pengembangan program Smart City, adalah masyarakat itu sendiri, karena masyarakat adalah end user dari program Smart City ini," ujarnya.
Yudhistira menyatakan, smart mobility berfokus pada peningkatan kualitas transportasi bagi masyarakat urban, seperti melalui Transjakarta dan Mass Rapid Transit (MRT).
"Indikator smart city selanjutnya, yaitu smart living, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti memberikan fasilitas berupa informasi tentang kesehatan, mengembangkan kurikulum melek digital, serta membangun fasilitas ramah difabel," katanya.
Selain itu, Yudhistira menambahkan, Pemprov DKI juga mengembangkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Aplikasi tersebut dilengkapi dengan sejumlah fitur yang bertujuan untuk memberikan kontribusi agar Jakarta menjadi kota yang memiliki daya saing dengan kota-kota dunia.
"JAKI adalah sistem elektronik terintegrasi berbentuk aplikasi yang dibentuk dengan tujuan sebagai platform informasi, interaksi, hingga transaksi elektronik. JAKI merupakan layanan publik berbasis elektronik dari Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemprov DKI Jakarta yang dikelola oleh BLUD Jakarta Smart City," terangnya.
Yudhistira melanjutkan, ada sejumlah fitur di dalam aplikasi JAKI dengan tiga kategori, yakni interaksi masyarakat dengan pemerintah, interaksi masyarakat dengan bisnis, dan interaksi masyarakat dengan masyarakat. Untuk kategori interaksi masyarakat dengan pemerintah, terdapat fitur Lapor Warga, Pantau Banjir, Survei Kepuasan Masyarakat, dan Antrean Faskes.
Untuk kategori interaksi masyarakat dengan bisnis, fiturnya meliputi Jakpreneur, JakOne Mobile, Grab, Gojek, dan Shopee. Sementara itu, untuk kategori interaksi masyarakat dengan masyarakat, terdapat fitur harga pangan, Wi-Fi gratis, Jakcation, dan Jakarta Virtual Tour.
"Dalam pengembangan JAKI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan collaborative governance, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk private sector, komunitas, akademisi, dan masyarakat," ucapnya.
Inovasi yang dihadirkan Jakarta Smart City tidak hanya sebatas itu. Yudhistira menyebut, pihaknya bakal terus berinovasi dalam pengembangan kemitraan dan ekosistem digital untuk menghadirkan terobosan baru.
"Kami sedang mengembangkan ekosistem smart city melalui Future City Hub sebagai ruang inovasi perkotaan bagi Jakarta menuju kota global and sustainability city. Melalui Future City Hub, Jakarta Smart City menyediakan ruang diskusi untuk para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, akademisi, dan swasta, bersama-sama menyelesaikan permasalahan Kota Jakarta. Harapannya, dapat meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi warga Jakarta," urainya.
Lewat beragam upaya tersebut, Yudhistira berharap, transformasi digital yang dilakukan mampu membuat Jakarta menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota besar di dunia. "Dengan transformasi digital, diharapkan Jakarta menjadi kota yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia, mewujudkan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi global. Kota Jakarta memiliki tagline, 'A City for Everyone', dengan fokus perencanaan pada lingkungan, ekonomi, manusia, dan pemerintahan," pungkasnya.
Transformasi Digital untuk Kemajuan Kota
Sementara itu, Pengamat Tata Kelola Internet, Shita Laksmi, mengapresiasi upaya pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta dalam menggenjot transformasi digital. Menurutnya, transformasi digital bisa mendorong kemajuan suatu daerah.
"Transformasi digital adalah hal yang tidak terelakkan lagi. Kehadiran Jakarta Smart City, kemudian disusul JAKI, datang tepat waktu," kata Shita kepada detikcom.
Meskipun begitu, dia berpandangan, untuk mendorong suatu daerah menjadi kota pintar, tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Ia mengemukakan, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kota pintar.
"Esensi smart city ada pada sinergi dengan multipihak (bukan hanya pemerintah), tidak ego sektoral, berpikir kreatif, strategis dengan menggunakan teknologi secara bijak untuk kepentingan masyarakat. Konsep kota pintar harus mengedepankan kebutuhan warganya dan memberikan layanan yang efektif, serta bisa dipertanggungjawabkan," bebernya.
Shita pun memuji upaya Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan transformasi digital lewat kehadiran JAKI. Menurutnya, fitur-fitur di dalam aplikasi tersebut mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat.
"JAKI punya beberapa kelebihan. Pertama adalah data terintegrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena, layanan publik pastinya perlu data terintegrasi. Warga Jakarta tidak perlu lagi download atau install untuk beragam layanan berbeda. Cukup satu saja, lewat JAKI. Misalnya, untuk pembuatan akte kelahiran digital, pasti perlu data layanan kesehatan, juga Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil)," beber Shita.
Selain keperluan administrasi, lanjut Shita, aplikasi tersebut turut memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses kesehatan lewat layanan digital. Ia mengapresiasi fitur layanan vaksi Covid-19 di JAKI yang terintegrasi dengan Google Maps dan fasilitas kesehatan saat pandemi.
"Layanan itu sangat membantu, karena kita bisa daftar dengan mudah. Hal itu juga membantu Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan akses vaksin Covid-19 dengan mudah. Saya melihat, fitur JakLapor juga banyak digunakan serta ada respons yang relatif reliable dari Pemprov DKI Jakarta. Mengingat sebentar lagi ada pemilu, saya prediksi bisa jadi akan ada laporan warga yang terkait pemilu," ujarnya.
Meskipun berisi beragam fitur, Shita memberikan sejumlah catatan khusus kepada Pemprov DKI, agar aplikasi JAKI bisa terus dikembangkan dan manfaatnya bisa dirasakan secara langsung. "Aplikasi JAKI sudah punya fondasi kuat terkait prinsip sinergi dan integrated services (layanan terpadu). Untuk melengkapi itu, perlu ada sosialisasi lebih ke pihak-pihak yang literasi digitalnya minim. Kendati banyak dari warga Jakarta yang punya telepon pintar, penggunaan JAKI yang maksimum masih perlu ditambah," ungkapnya.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta pun tidak boleh mengesampingkan terkait keamanan siber di aplikasi tersebut. Menjamin keamanan para pengguna JAKI dari serangan siber merupakan hal yang perlu dilakukan. "Perlindungan atas data pribadi serta keamanan pengguna haruslah menjadi prioritas JAKI," ucapnya.
Shita berpandangan, sekalipun bekerja sama dengan pihak ketiga, sinergi tersebut harus bersifat jelas. Pihak ketiga harus memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan publik yang prima sekaligus keamanan siber yang terjaga.
"Perlu juga kerja sama dengan pihak lain di Indonesia yang tanggung jawab pada keamanan siber (seperti Badan Siber Sandi Negara), serta komunitas keamanan siber baik yang formal maupun informal. Pastinya perlu banyak talenta di internal JAKI yang paham terkait isu keamanan siber," tambahnya.
Kendati demikian, Shita optimistis, aplikasi tersebut bisa terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya, khususnya masyarakat di DKI Jakarta.
"Aplikasi JAKI bisa dimanfaatkan dengan maksimal bila memang aplikasi yang ada relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tampilan JAKI juga harus dibuat semudah mungkin dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. Penyediaan hotline untuk bertanya teknis terkait JAKI juga bisa dilakukan oleh Jakarta Smart City," tutup Shita.
Simak juga Video: OTT Walkot Bandung Yana Menyeret Program Bandung Smart City, Apa Itu?
(ega/ega)