Komisi III DPR RI menekankan pentingnya netralitas Polri dalam menyambut Pemilu 2024. Sebagai institusi negara, Polri yang bertugas mengamankan jalannya Pemilu diharapkan dapat bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas.
"Masyarakat menaruh harapan besar terhadap Polri untuk memberi keamanan selama tahapan Pemilu berlangsung. Keamanan ini dapat tercipta apabila Polri berdedikasi untuk menghadirkan Pemilu yang damai, termasuk memastikan agar seluruh personelnya bebas dari politik praktis," kata Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).
Lebih lanjut, Komisi di DPR yang membidangi urusan keamanan dan penegakan hukum itu meminta agar para pejabat Polri dapat menjadi panutan bagi rekan-rekan bawahannya. Selain memberikan pengarahan dan pengawasan, Gilang juga menegaskan para pejabat Polri harus menunjukkan contoh dalam menjalankan prinsip netralitas selama Pemilu.
"Penting bagi petinggi Polri untuk selalu menjaga kredibilitasnya. Karena komandan atau pejabat Polri adalah panutan untuk jajaran yang mereka pimpin," ujarnya.
"Jika atasan bekerja dengan cara terpuji, maka anak buah akan mengikuti. Begitu pula sebaliknya apabila atasannya melenceng, maka bawahannya pun tidak takut untuk melakukan pelanggaran," sambung Gilang.
Gilang mengatakan netralitas Polri merupakan hal fundamental yang harus dijaga demi adilnya pelaksanaan demokrasi pada proses Pemilu. Apalagi, menurut Gilang, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sudah memberi peringatan tegas kepada jajaran Polri agar tidak berpihak terhadap partai apapun.
"Tentunya komitmen Kapolri tersebut akan terus dikawal oleh masyarakat, bahwa Polri tidak akan memihak kepada peserta Pemilu dan berupaya membantu menciptakan Pemilu yang aman dan damai," tuturnya.
Gilang menilai peran pejabat Polri sangat signifikan di tengah menghangatnya dinamika politik. Para pimpinan satuan Polri pun disebut menjadi wajah Korps Bhayangkara di setiap wilayah.
Oleh karena itu, pimpinan satuan maupun organ Polri diingatkan untuk memberi arahan yang jelas kepada jajarannya, termasuk untuk memastikan bahwa semua anggota Polri menjunjung tinggi sikap tegas dan profesional ketika dihadapkan pada situasi dilematis yang bersinggungan dengan ranah politik praktis.
"Komandan maupun pimpinan Polri memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan anggotanya agar tidak terlibat dalam tindakan politik yang dapat mengganggu proses demokrasi," tegas Gilang.
"Sebagai penegak hukum, anggota kepolisian pantang melakukan pelanggaran. Apalagi sampai mengabaikan amanat dari undang-undang (UU) yang mengatur mengenai netralitas Polri di Pemilu," sambungnya.
Seperti diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mewajibkan agar setiap anggota Polri bersikap netral dalam politik. Aturan tersebut juga mengatur anggota Polri untuk tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
Di sisi lain, Gilang menyoroti pentingnya anggota Polri menjalankan tugas sebagai personel pengamanan Pemilu dengan integritas yang tinggi. Ini termasuk dalam hal pencegahan konflik, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
"Segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kelancaran proses Pemilu, perlu diantisipasi pihak kepolisian. Peran Polri dibutuhkan untuk memastikan tidak ada pihak yang ingin merusak jalannya proses Pemilu," terang Gilang.
Sebagai informasi, diketahui sebelumnya Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah menangkap 40 tersangka terorisme anggota Jemaah Ansharut Daulah (JAD), yang disebut hendak menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan demikian, Gilang menegaskan Polri bertugas untuk menjaga keselamatan dan keamanan seluruh rakyat Indonesia.
"Keberhasilan ini harus diikuti dengan keberhasilan-keberhasilan lain dalam hal profesionalitas dan integritas Polri pada pengamanan Pemilu 2024," sebutnya.
"Dibutuhkan juga sinergitas yang baik dari Polri dengan instansi keamanan lain, seperti dengan TNI," pungkas Gilang.
(ncm/ega)